Pengangkatan Pati Polri Jadi Penjabat Gubernur, IPW: Semua Polisi Di Pilkada Keok

TRANSINDONESIA.CO, JAKARTA – Dilantiknya Jenderal Polisi menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat bisa berdampak pada kekalahan total terhadap sejumlah perwira tinggi purnawirawan Polri yang ikut Pilgub di sejumlah daerah.

“Dari penelusuran Indonesia Police Watch (IPW) di sejumlah daerah dimana Pati Polri ikut Pilgub muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai sangat arogan mengambil jatah birokrat sipil Depdagri. Berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan, Polri makin arogan dan tidak profesional, sehingga mereka khawatir jajaran kepolisian tidak akan netral dalam pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasanhan calon dari kepolisian.” Kata Ketua Presisidium IPW Neta S Pane dalam pesan tertulisnya kepada transindonesia.co, Selasa 19 Juni 2018.

Kelompok-kelompok masyarakat yang ditemui kata Neta, mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. Jika hal ini terjadi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018.

“Mereka sudah bekerja keras berbulan-bulan tapi hasilnya sia sia karena kalah akibat adanya aksi “pemaksaan” Pati polri menjadi Penjabat Gubernur Jabar,” katanya.

Seharusnya dalam proses Pilkada sambung Neta, Polri jangan mau ditarik tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas, apalagi sampai melanggar UU Polri segala. Adapun keterlibatan purnawirawan Pati Polri dalam Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri.

“Tapi, akibat ada kasus penjabat Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai,” katanya.

Disayangkannya, jika Polri membiarkan dirinya ditarik-tarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu. Termasuk membiarkan patinya seperti Komjen Pol Mochammad Irawan dijadikan Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Hal itu kata Neta, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya pada Polri. Sebagai institusi penegak hukum, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai penjabat gubernur adalah tindakan yang melanggar UU Kepolisian dan ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri.

Publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi Penjabat Gubernur Jabar. Tapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018.

“Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik Penjabat Gubernur Jabar. Akibat lainnya, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut ikutan main politik-politikan dan situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018. Bagaimana pun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus Penjabat Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian,” ujarnya.[ISH/TRS]