Aksi Greenpeace Indonesia pasang satu spanduk menghadap Istana Negara, "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup". Satu lagi menghadap ke selatan: "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" di Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia, Selasa (20/10/2026). Transindonesia.co / Greenpeace Indonesia
TRANSINDONESIA.CO | JAKARTA – Hidup rakyat makin sesak. Di saat biaya hidup terus naik, bencana akibat krisis iklim datang bertubi-tubi. Banjir bandang menerjang Sumatera, karhutla membakar hutan hingga kabut asap menyelimuti kota, cuaca ekstrem merampas penghasilan warga.
Potret itu yang membuat Greenpeace Indonesia turun ke jalan.
Tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, aktivis Greenpeace membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia, Selasa (20/10/2026). Satu spanduk menghadap Istana Negara: “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Satu lagi menghadap ke selatan: “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Aksi damai itu bukan tanpa data. Riset terbaru Greenpeace berjudul “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah” mengungkap fakta pahit.
Krisis iklim bukan lagi isu lingkungan, tapi sudah menggerogoti dompet rakyat. Kelompok paling terpukul adalah nelayan dan pekerja gig seperti driver ojol dan pekerja lepas.
“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem tidak hanya mengancam keselamatan, tapi mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” kata Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait.
Riset yang menyasar delapan kelompok masyarakat di Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul Yogyakarta itu mencatat, 41% warga merasakan dampak terberat pada pola konsumsi dan biaya pangan. Disusul 39% pada produktivitas dan pendapatan, serta 20% pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan. Temuan riset kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal menyediakan solusi,” tegas Jeanny.
Sorotan lebih tajam datang dari Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mempertanyakan klaim Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 bahwa ekonomi tumbuh 5,45% tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
“Siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan masyarakat. Ketika pemerintah membanggakan angka, mengorbankan lingkungan secara serampangan, masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,” ujar Atha.
Agar bisa bertahan, warga dipaksa putar otak. Data Greenpeace menyebut 57,34% responden terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk hemat Rp50 ribu – Rp1 juta per bulan. 38,78% memilih menanam pangan di rumah. 56,79% mencari kerja sampingan demi tambahan Rp500 ribu – Rp2,5 juta.
Ironisnya, di tengah rakyat berjuang sendiri, anggaran negara justru diprioritaskan untuk program yang memperberat beban, seperti Makan Bergizi Gratis yang memicu inflasi pangan dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana.
“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny. [sfn]
