Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 tahun 2026 ini yang bertempat di Poltek Imipas Tanggerang.
TRANSINDONESIA.co, JAKARTA – Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 tahun 2026 ini yang bertempat di Poltek Imipas Tanggerang bukan sekadar seremoni tahunan belaka, melainkan sebuah manifestasi dari transformasi besar yang sedang diusung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal (Pur) Agus Andrianto, SH, MH, Program Ditjen Pemasyarakatan terlihat jelas adanya pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan konvensional menuju pemberdayaan yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara.
1. Ketegasan dalam Keamanan dan Solusi Overkapasitas
Langkah strategis memindahkan 2.554 narapidana berisiko tinggi ke Nusakambangan menunjukkan komitmen serius dalam menjaga stabilitas nasional.
Hal ini menjadi fondasi penting agar program pembinaan lainnya dapat berjalan tanpa gangguan keamanan. Upaya penanganan overkapasitas melalui pemerataan dan optimalisasi program integrasi juga menjadi poin krusial untuk menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi bagi warga binaan.
2. Inovasi Ekonomi dan Kemandirian
Salah satu sorotan utama yang disampaikan dalam Peringatan Hari Bakti ini adalah pencapaian ekonomi yang konkret.
Optimalisasi Inkopasindo yang berhasil mencatatkan transaksi hingga Rp 4,3 miliar membuktikan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki potensi ekonomi yang produktif.
Penguatan ekonomi ini tidak hanya berhenti di angka, tapi juga menyentuh aspek sosial melalui:
• Pemberian 305 unit gerobak usaha di 33 Kantor Wilayah untuk mendukung ekonomi masyarakat.
• Program kemandirian ekonomi bagi warga binaan agar siap kembali ke masyarakat.
3. Bakti Sosial dan Sinergi Lintas Sektor
Eksistensi Pemasyarakatan kini semakin terasa manfaatnya secara langsung oleh publik melalui:
• Layanan Kesehatan: Pemberian layanan gratis bagi 5.000 warga serta donor darah dan SIM keliling.
• Pendidikan: Penyaluran beasiswa kepada 314 penerima manfaat.
• Pembangunan Infrastruktur: Langkah progresif melalui pembangunan 20 titik sumur bor dan program bedah rumah yang melibatkan warga binaan sebagai pelaksana renovasi.
4. Digitalisasi dan Integrasi Data
Langkah kolaboratif melakukan pemadanan data NIK secara serentak dengan Ditjen Dukcapil merupakan lompatan besar dalam hal tertib administrasi kependudukan bagi warga binaan.
Hal ini menjamin hak-hak sipil mereka, seperti perlindungan sosial dan akses kesehatan, tetap terpenuhi meskipun sedang menjalani masa pidana.
Penutup
Secara keseluruhan, Program program di Ditjen Pemasyarakatan ini mencerminkan keberhasilan Pemasyarakatan dalam menyelaraskan diri dengan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Fokus pada “1 Desa 1 UPT” menunjukkan ambisi untuk menjadikan setiap unit kerja sebagai agen perubahan di tingkat lokal.
Namun, tantangan ke depan tetaplah besar. Mempertahankan integritas pegawai dan memastikan seluruh program ini bersifat berkelanjutan adalah kunci utama.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah meletakkan standar yang tinggi di tahun ke-62 ini, menjadikan Pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga pilar pendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.**
Oleh: Abdullah Rasyid (Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan).
