Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono; Dian Jaya Demega selaku fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti, sebagai tersangka suap restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (5/2/2026). Transindonesia.co / Tangkapan layar.
TRANSINDONESIA.CO | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, menggunakan uang hasil suap pengurusan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) untuk membayar Down Payment (DP) rumah. Dari total “uang apresiasi” sebesar Rp800 juta yang diterimanya, sebanyak Rp300 juta telah disetorkan sebagai uang muka hunian pribadi.
“Kemudian serta bukti penggunaan uang seperti Rp300 juta oleh Mulyono untuk DP rumah,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Kasus ini bermula pada tahun 2024 saat PT BKB mengajukan permohonan restitusi pajak ke KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar, sehingga nilai restitusi yang disetujui mencapai Rp48,3 miliar. Mulyono kemudian meminta imbalan untuk melancarkan proses tersebut.
“Dalam pertemuan lanjutan, MLY (Mulyono) menyampaikan kepada VNZ (Venasius Jenarus Genggor) bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB dapat dikabulkan dengan menyinggung adanya ‘uang apresiasi’,” ujar Asep.
Pihak PT BKB melalui Venasius Jenarus Genggor menyepakati pemberian uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Mulyono.
Setelah uang tersebut cair pada 22 Januari 2026, dana dibagi-bagi kepada beberapa pihak, yakni Mulyono sebesar Rp800 juta, Dian Jaya Rp200 juta, dan Venasius Rp500 juta dengan menggunakan skema invoice fiktif.
“Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar,” jelasnya.
Penyerahan uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di mana Venasius menyerahkan Rp800 juta yang dibungkus kardus kepada Mulyono di area parkir sebuah hotel di Banjarmasin.
Mulyono lantas menitipkan uang tersebut kepada orang kepercayaannya di salah satu gerai waralaba miliknya sebelum sebagian digunakan untuk keperluan pribadi.
“Dari Rp800 juta yang diterima, MLY (Mulyono) kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah sebesar Rp300 juta dan Rp500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya,” tambah Asep.
Rentetan OTT di Lingkungan Kementerian Keuangan
Selain kasus pajak di Banjarmasin, KPK juga mengguncang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Sebanyak 17 orang diamankan, termasuk Rizal, Pejabat Eselon II yang baru tujuh hari menjabat sebagai Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
“Dalam lanjutan peristiwa tertangkap tangan terkait pengurusan importasi barang di Bea Cukai, tim telah mengamankan sejumlah tujuh belas orang. Dua belas orang merupakan pegawai pada Ditjen Bea Cukai, dan lima orang lainnya dari pihak PT BR (Blueray Cargo),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Rizal ditangkap di wilayah Lampung tak lama setelah dilantik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada akhir Januari lalu. Penangkapan ini merupakan bagian dari pengungkapan dugaan korupsi importasi barang yang juga melibatkan penggeledahan di Kantor Pusat DJBC Jakarta.
“Hingga saat ini, 17 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,” tutup Budi.
Rentetan OTT ini menjadi tantangan berat bagi integritas Kementerian Keuangan, mengingat dalam dua bulan terakhir telah terjadi tiga kali penangkapan pejabat di lingkungan tersebut, termasuk di KPP Madya Jakarta Utara dan KPP Madya Banjarmasin. [met]
