Skip to content
21 November 2026
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
cropped-trans_logo-e1607181917765-1.png

Indonesia Berdakwah

Primary Menu
  • Trans Dakwah
  • Trans Metropolitan
  • Trans Polhukam
  • Trans Dunia
  • Trans Bisnis
  • Trans Sports
  • Trans Tekno
  • Trans Maritim
  • Trans Sumatera
  • Trans Jawa
  • Trans Bali
  • Trans Nusa
  • Trans Kalimantan
  • Trans Sulawesi
  • Trans Maluku
  • Trans Papua
Light/Dark Button
  • Home
  • 2026
  • Januari
  • 29
  • Rikwanto: Demi Keadilan Hukum, Perkara Penjambretan Sleman Tidak Ada Mens Rea Harus Dihentikan

Rikwanto: Demi Keadilan Hukum, Perkara Penjambretan Sleman Tidak Ada Mens Rea Harus Dihentikan

transindonesia.co 29 Januari 2026 2 minutes read
Rikwanto

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto. Transindonesia.co / Parlementaria

TRANSINDONESIA.CO | JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan bahwa penanganan perkara penjambretan di Sleman yang berujung meninggalnya pelaku, harus dipandang sebagai satu rangkaian peristiwa hukum, bukan dua perkara yang berdiri terpisah.

“Menurut saya ini satu kasus, bukan dua kasus. Satu perkara. Peristiwa penjambretan dengan beberapa tempat kejadian perkara. TKP penjambretan, TKP tertangkapnya pelaku, sampai TKP pelaku meninggal dunia itu satu rangkaian,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III bersama Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Sleman, serta kuasa hukum Sdr. Hogi Minaya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (28/01/2026).

Ia menjelaskan, meninggalnya pelaku terjadi dalam konteks pengejaran setelah peristiwa penjambretan yang tergolong tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, tindakan pengejaran tersebut memiliki dasar hukum.

“Ketika istri dijambret dan suaminya mendengar lalu mengejar, itu peristiwa tertangkap tangan. Siapa pun yang mendengar dan melihat kejadian itu bisa melakukan pengejaran untuk menghentikan atau menangkap pelaku,” jelasnya.

Rikwanto menilai, dalam proses pengejaran tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan atau niat untuk membunuh (mens rea). Peristiwa yang terjadi merupakan konsekuensi dari upaya menghentikan pelaku yang berusaha melarikan diri.

“Tidak ada mens rea untuk membunuh. Yang ada adalah upaya menghentikan pelaku. Akibatnya memang tidak diperkirakan, tapi itu terjadi karena pelaku tidak mengindahkan upaya penghentian,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia juga menolak penerapan pasal lalu lintas dalam perkara tersebut. Menurutnya, unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas tidak terpenuhi karena peristiwa tersebut bukan kecelakaan lalu lintas, melainkan bagian dari pengejaran terhadap pelaku tindak pidana.

“Ini bukan peristiwa lalu lintas. Tidak ada unsur lalai atau alpa. Ini peristiwa pengejaran atau hot pursuit. Jadi tidak tepat kalau dipisahkan menjadi kasus lalu lintas,” ujarnya.

Rikwanto menyimpulkan bahwa perkara tersebut sejatinya adalah kasus penjambretan yang telah memenuhi unsur pidana. Namun, karena tersangka meninggal dunia, maka perkara tersebut seharusnya dihentikan sesuai ketentuan hukum.

“Kasus penjambretan terbukti, tersangkanya meninggal dunia, maka perkara dihentikan. Case closed. Tidak perlu ada perdebatan lagi,” pungkas Mantan Kapolda Kalsel ini. [sfn]

About the Author

transindonesia.co

Administrator

transindonesia, berita indonesia, indonesia aktual, nusantara, metropolitan

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: Anggota DPR Sebut Pejabat Masih Anggap Korupsi Bagian dari Jabatan
Next: Waspada Anomali Cuaca: Bondowoso Alami Kekeringan di Tengah Musim Hujan

Trans Stories

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memperluas Program POLIRAN secara nasional untuk melatih dan menyalurkan pencari kerja demi menekan pengangguran.

Polri Kembangkan Program POLIRAN hingga Bali dan Batam

transindonesia.co 21 November 2026
Bareskrim: Gedung Bareskrim Polri Jakarta lokasi penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Geledah 6 Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar

transindonesia.co 21 November 2026
Kapolri Suyudi Ario Seto, Perpol Nomor 4 Tahun 2026, Listyo Sigit Prabowo, Sidang Etik Polri, Kode Etik Profesi Polri, KKEP, Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, Kasus Penyadapan

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Suyudi Ubah Aturan Kode Etik Polri

transindonesia.co 21 November 2026

TransIndonesia

Personel Korpolairud Baharkam Polri melakukan patroli perairan dalam program Blue Policing untuk melindungi nelayan tradisional dari praktik illegal fishing

Blue Policing, Kapolri Jamin Keamanan Laut dan Ekosistem Pesisir Nusantara

transindonesia.co 21 November 2026
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memperluas Program POLIRAN secara nasional untuk melatih dan menyalurkan pencari kerja demi menekan pengangguran.

Polri Kembangkan Program POLIRAN hingga Bali dan Batam

transindonesia.co 21 November 2026
Menaker Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada gubernur

Pedoman Upah Minimum 2027 Terbit, Menaker Tetapkan Batas Waktu UMP & UMK

transindonesia.co 21 November 2026
KH Ma'ruf Amin Resmi Mundur

MUI Segera Siapkan Pengganti KH Ma’ruf Amin di Wantim

transindonesia.co 21 November 2026
  • Tentang Kami
  • Pedoman Siber
  • Disclaimer
  • TRANSMARITIM
  • Trans Tekno
  • TRANSSPORT
Copyright © 2026 All right Transindonesia.co | ReviewNews by AF themes.