Ilustrasi rapat darurat Dewan Keamanan PBB. (REUTERS/CARLO ALLEGRI)
TransIndonesia.co | Jakarta – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, secara terbuka menyatakan kekhawatirannya atas legalitas operasi militer Amerika Serikat (AS) yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Isu ini memicu perdebatan panas dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB di New York, Senin (5/1/2026).
Guterres memperingatkan bahwa tindakan sepihak AS tersebut dapat menciptakan ketidakstabilan besar di kawasan Amerika Latin dan menetapkan preseden berbahaya dalam cara negara-negara menjalin hubungan internasional.
Dalam sidang tersebut, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan bahwa penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, bukanlah sebuah aksi pendudukan atau perang, melainkan “operasi penegakan hukum bedah”.
AS berargumen bahwa aksi ini memfasilitasi penangkapan buronan keadilan Amerika atas tuduhan narkoterorisme.
“Kami tidak menjajah suatu negara. Namun, kami tidak akan membiarkan Belahan Bumi Barat menjadi basis operasi bagi musuh-musuh negara kami,” tegas Waltz di hadapan 15 anggota Dewan Keamanan, dilansir Reuters.
Ia juga menyinggung aspek ekonomi strategis dengan menyatakan bahwa cadangan energi terbesar di dunia tidak boleh terus berada di bawah kendali pemimpin yang dianggap tidak sah dan menjadi musuh AS.
Di sisi lain, Sekjen Guterres mengingatkan semua pihak tentang Piagam PBB yang mewajibkan anggota menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara mana pun.
Meskipun AS mencoba membela diri dengan merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB tentang hak membela diri, Guterres tetap meragukan apakah operasi di Caracas tersebut telah menghormati aturan hukum internasional.
Ketegangan memuncak ketika sekutu-sekutu utama Venezuela melontarkan kritik tajam terhadap Washington. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengecam keras operasi militer tersebut sebagai tindakan ilegal dan menyebut sikap beberapa anggota dewan yang enggan mengkritik AS sebagai bentuk kemunafikan yang nyata.
Senada dengan Rusia, perwakilan China, Sun Lei, menarik perbandingan historis dengan invasi AS ke Irak tahun 2003 dan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, seraya memperingatkan bahwa cara-cara militer bukanlah solusi dan hanya akan memicu krisis yang lebih luas.
Kolombia, yang meminta pertemuan darurat ini, juga turut mengutuk operasi tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah Venezuela. Bersama Rusia dan China, mereka mendesak Amerika Serikat untuk segera membebaskan Maduro dan istrinya.
Namun, secara praktis, Dewan Keamanan PBB tidak dapat mengambil tindakan hukum apa pun terhadap AS karena Washington memegang hak veto yang dapat memblokir setiap resolusi yang menyudutkan mereka.
Hanya beberapa jam setelah pertemuan di PBB berakhir, Maduro dijadwalkan muncul di pengadilan federal Manhattan untuk menghadapi dakwaan konspirasi narkoterorisme.
Meski institusi Venezuela diklaim tetap berfungsi normal oleh Duta Besar Venezuela Samuel Moncada, Trump tetap memberikan ancaman untuk menyerang lagi negara itu bila tidak kooperatif dengan Washington. [cnbc]
