Bencana hidrometeorologi mengakibatkan banjir bandang, longsor membawa kayu gelondong ntah dari mana pemalakan liar yang menghantam sejumlah desa dan kota di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, sejak bencana melanda bertubi tubi sejak Senin 24 November 2025. Transindonesia.co /Dok. Poldasu
TRANSINDONESIA.co | Gerakan Nurani Bangsa mendorong bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra ditetapkan sebagai darurat bencana nasional.
GNB terdiri atas tokoh nasional dari berbagai latar belakang seperti Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Franz Magnis-Suseno, Gomar Gultom, Kardinal Ignatius Suharyo, hingga Lukman Hakim Saifuddin.
GNB menyatakan tragedi kemanusiaan yang menyebabkan korban jiwa dan kelumpuhan aktivitas sosial dan ekonomi di banyak wilayah di Pulau Sumatra ini patut dinyatakan sebagai bencana nasional.
“Gerakan Nurani Bangsa menilai tragedi kemanusiaan yang sebabkan jatuhnya korban jiwa dan kelumpuhan aktivitas sosial dan ekonomi di banyak wilayah di Pulau Sumatra ini patut dinyatakan sebagai Bencana Nasional,” tulis GNB dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).
GNB mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan darurat.
“Dan penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terpusat. Mobilisasi sumber daya nasional harus segera dikerahkan secara maksimal di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, GNB juga meminta pemerintah memperketat kebijakan maupun peraturan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup.
GNB juga mengimbau seluruh warga negara Indonesia melakukan solidaritas kemanusiaan. Aksi-aksi nyata untuk meringankan beban mereka yang terdampak dan meneguhkan persatuan sesama anak bangsa.
“Karena bencana tersebut tidak mustahil akibat pelanggaran tentang ketentuan lingkungan hidup yang didorong oleh keserakahan manusia,” ucap dia.
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumbar, dan Aceh.
Per Kamis (4/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana itu telah menyebabkan 776 korban meninggal dunia dan 564 jiwa yang masib dalam pencarian.
Namun hingg kini pemerintah masih belum menetapkan status darurat bencana nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK),Pratikno mengatakan meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan bencana sudah dilakukan secara nasional.
Ia menjelaskan seluruh kementerian/lembaga telah diperintahkan Presiden Prabowo untuk mengerahkan sumber daya maksimal.
“Seluruh kementerian/lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk TNI-Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber dayanya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Jadi sekali lagi penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” kata Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025). (cnni)
