TRANSINDONESIA.co | Pendidikan selalu menjadi isu yang hangat untuk di perbincangkan, sering sekali penyebab permasalahan di Republik ini disebabkan faktor sumber daya manusia yang tidak kompeten. Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke empat mengamanatkan bahwa tugas pemerintah adalah “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, namun kenyataannya setelah 79 tahun bangsa ini merdeka, kita masih terbelenggu dengan kemiskinan dan kebodohan. Sangat lazim terjadi putera – puteri bangsa ini tidak mampu bersaing dengan bangsa lain. Untuk memutus mata rantai kebodohan ini pemerintah harus berpikir dari hulu hingga hilir. bukan hanya mengeluhkan kompetensi anak bangsa namun juga memikirkan bagaimana proses pendidikan sebagai instrumen fundamental bagi mesin pencetak generasi emas.
Berkaca pada negara – negara yang lahir pasca perang dunia ke dua, Indonesia masih merangkak untuk mengejar ketinggalan kualitas pendidikan, bahkan dari negara-negara tetangga saja kita sudah jauh ketinggalan apalagi dengan negara-negara di eropa atau amerika. Bangsa kita lebih tertarik untuk mengenyam pendidikan di negara tetangga, bahkan anak-anak pejabat lebih merasa terhormat jika menyekolahkan anak-anaknya ke negara-negara di eropa. Apakah pendidikan kita sebegitu tidak membanggakan?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 700 dosen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri. Fenomena yang sangat menarik terjadi Di Negeri ini, ditengah sulitnya mencari kerja, ratusan CPNS Dosen mengundurkan diri, apakah sebegitu tidak menariknya menjadi tenaga pengajar di negeri ini? atau apakah tidak ada jaminan kesejahteraan bagi kaum intelektual?
Masih terngiang jelas sejarah Jepang ditengah kehancuran negaranya oleh bom hiroshima dan nagasaki, kaisar jepang hanya bertanya apakah masih ada guru yang masih hidup? Bukan bertanya bangunan mana yang masih berdiri. Guru-lah yang menjadi tonggak kemajuan jepang hari ini, dengan membangun sumber daya manusianya kembali, Jepang berhasil menguasai pasar dunia.
Bangsa Indonesia seperti kehilangan arah pembangunan nasional. Paradigma keberhasilan pemerintah adalah jika berhasil membangun jalan yang mulus, bangunan yang megah hingga menaikkan Pendapatan. Tapi melupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa ini yaitu sumber daya manusia. Kesenjangan pendidikan di republik ini masih sangat terasa. Pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat saja melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Survei Progamme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015 tentang Literasi Membaca menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 72 Negara. Pendidikan bukan hanya soal sederhana seperti proses belajar mengajar di kelas, namun yang lebih kompleks pendidikan merupakan apa yang di lihat, di dengar dan dirasakan oleh peserta didik. Kolaborasi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah hingga elemen masyarakat menjadi modal kesuksesan pendidikan nasional. Bukan hanya lingkungan sekolah yang harus menciptakan suasana pendidikan, lingkungan masyarakat dan keluarga juga harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk meningkatkan kemampuan generasi penerus bangsa.
Bangsa Indonesia tidak kekurangan bapak infrastruktur, kita mengenal Soeharto sebagai bapak pembangunan dan juga Joko Widodo yang memfokuskan kebijakannya pada pembangunan infrastruktur.
Lalu siapa yang akan memikirkan pembangunan sumber daya manusia bangsa ini di tengah gelombang bonus demografi?
Presiden ke-8, Prabowo Subianto sejak awal masa jabatan melakukan efisiensi ekstrim bagi belanja pemerintah dan mengalokasikan untuk pemenuhan Gizi nasional bagi anak-anak Indonesia melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) Nasional. Beliau juga menginisiasi Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin dengan sistem Boarding School.
Terlihat jelas bahwa Prabowo memiliki kebijakan untuk meningkatkan kelas bangsa ini dengan memajukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Prabowo telah menunjukkan dedikasinya untuk pendidikan sejak lama, ketika beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo sukses untuk mengembangkan Universitas Pertahanan (Unhan), bahkan tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang pribadi untuk mendukung sarana dan prasarana di Universitas Pertahanan. Dalam janji politiknya juga Prabowo menjanjikan akan memberikan beasiswa sebanyak 20.000 untuk mengenyam pendidikan di luar negeri.
Bonus demografi yang dimiliki bangsa ini seperti dua mata pisau, banyak masyarakat berasumsi apakah 2045 menjadi Indonesia EMAS atau Indonesia CEMAS. Apakah Prabowo mampu untuk menjawab dengan tegas bahwa “INDONESIA TERANG, 2045 INDONESIA EMAS”.
Di persimpangan jalan ini, Prabowo harus hadir menjadi pembeda dari Presiden sebelumnya. Indonesia emas bukan lagi soal infrastruktur namun suprastruktur sebagai investasi terbaik untuk bangsa ini.
Apakah Prabowo Mampu Menjadi Bapak Suprastruktur?
Bangsa ini membutuhkan Bapak Suprastruktur bukan infrastruktur. Suprastruktur yang menitik beratkan kebijakan pembangunan pada sumber daya manusia baik kualitas pendidikan hingga pembentukan karakter bangsa Indonesia. Selalu saja kepala negara atau kepala daerah tertarik pada legacy infrastruktur yang terlihat jelas di mata masyarakat, karena keberhasilannya dapat diukur jangka pendek, namun siapa yang akan memikirkan suprastruktur yang berdampak pada jangka panjang. Harapan kemajuan Pendidikan Nasional ada di tangan Prabowo. Semoga kita mampu menjadi bangsa berkelas dunia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Setidaknya Prabowo memiliki beberapa pekerjaan rumah dalam meningkatkan Pendidikan Nasional seperti meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, meningkat sarana prasarana pendidikan baik di lingkungan sekolah, masyarakat hingga keluarga, hingga pendidikan yang murah dan terjangkau yang bisa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia.*
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025
Penulis: Dr. Muhammad Arief Adillah,. S.Sos., M.A.P. (Dosen Politeknik Pengayoman Indonesia Kementrian Hukum RI.
About the Author
