Kebijakan PPN 12% Bebani Rakyat, Senator: Darurat GBHN!

TRANSINDONESIA.co | Santer penolakan PPN 12% diwarnai gelombang protes dari berbagai pihak. Diperkirakan protes akan terus bermunculan dan membesar.

Menyikapi hal itu, Senator Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. meminta pemerintah untuk mengkaji ulang. Menurutnya, kebijakan ini sangat membebani masyarakat.

Pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu pun menyatakan bahwa sudah saatnya negara punya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan memiliki GBHN, katanya, kebijakan disusun dalam jangka panjang dan tidak membebani rakyat.

“Kebijakan PPN 12 persen harus segera dikaji ulang. Jangan menunggu protes semakin besar. Beban berat bagi masyarakat menengah ke bawah. Dan inilah darurat GBHN! Sudah saatnya kita memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, sehingga kebijakan bisa berpihak kepada rakyat dan dalam jangka panjang. Tanpa GBHN, kita hanya akan was-was program kejutan setiap lima tahun yang bahkan tidak berpihak pada rakyat,” terang anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2204).

Manfaat lain, kata Gus Hilmy, GBHN dapat mengurangi biaya politik pasca Pilpres. Kabinet yang gemuk, menurut Gus Hilmy, menjadi salah satu faktor kebutuhan anggaran yang besar. [sfn]