BNPB Pastikan Pemulihan 2.500 Jiwa Terdampak Bencana Banjir Longsor Sukabumi

TRANSINDONESIA.co | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, sambangi pos pengungsian yang terletak di Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, guna memantau kondisi para pengungsi serta memberikan dukungan langsung dalam proses pemulihan pasca-bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB berdialog dengan para pengungsi untuk mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi dan proses pemulihan berjalan dengan baik. “Kami hadir di sini untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan para pengungsi, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ujar Suharyanto, dalam kunjungannya, Jumat (13/12/2024).

Selain berdialog, Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan logistik secara simbolis kepada perwakilan pengungsi. Bantuan tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan penting seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan sanitasi yang diharapkan dapat meringankan beban pengungsi di pos pengungsian. Penyerahan bantuan ini merupakan wujud nyata dari dukungan BNPB untuk mempercepat pemulihan dan membantu warga yang terdampak bencana.

Kepala BNPB juga menegaskan pentingnya kerja sama antara berbagai instansi dan masyarakat dalam menghadapi bencana. “Bersama-sama kita akan melalui masa-masa sulit ini, dan BNPB akan terus hadir untuk membantu mempercepat pemulihan,” tambahnya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya BNPB untuk memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan perhatian maksimal dan proses pemulihan pasca-bencana berjalan dengan efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga memberikan pernyataan terkait situasi pengungsi yang ada. Menurutnya, jalur transportasi ke wilayah terdampak bencana sudah terhubung dengan lebih baik, meskipun masih ada tantangan di beberapa lokasi. “Kami terus memonitor perkembangan pemulihan infrastruktur, dan akses menuju pos pengungsian semakin lancar,” jelasnya.

Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa terdapat 129 Kepala Keluarga (KK) yang harus direlokasi sementara, karena rumah mereka hancur dan berada di lokasi yang rawan. Selain itu, sebanyak 2.500 jiwa yang terdampak bencana juga harus segera direlokasi untuk memastikan keselamatan mereka. Proses relokasi ini membutuhkan penataan lahan yang matang, baik dari lahan milik pemerintah maupun swasta.

“Kami sedang mengidentifikasi beberapa opsi lahan relokasi, baik yang berasal dari lahan milik pemerintah provinsi dan daerah, maupun lahan swasta yang akan dibeli oleh pemerintah. Selain itu, kami juga akan membahas kemungkinan penggunaan lahan perhutani untuk relokasi warga terdampak bencana,” tambahnya.

Usai menyambangi pos pengungsian di Desa Bantargadung, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melanjutkan agenda kerjanya dengan menggelar rapat bersama Forkompida dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi serta jajaran Pemerintah Daerah di Pendopo Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi.

Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai langkah pemulihan pasca-bencana dan koordinasi antar instansi dalam memastikan distribusi bantuan dan pemulihan dapat berjalan dengan lancar. Kepala BNPB dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kerja sama antara BNPB, pemerintah daerah, serta aparat terkait dalam menangani dampak bencana yang ada.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat mempercepat pemulihan dan membantu masyarakat yang terdampak. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting dalam situasi seperti ini,” ujar Suharyanto.

Selain itu, rapat ini juga membahas langkah-langkah lanjutan dalam pemetaan kebutuhan pengungsi dan distribusi bantuan, serta evaluasi terhadap penanganan darurat yang telah dilakukan. Kepala BNPB mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menangani situasi darurat, serta berharap seluruh pihak dapat terus berkoordinasi untuk memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak.

Update Penanganan Banjir dan Longsor

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejumlah akses jalan di wilayah Sukabumi yang terdampak bencana mulai dapat dilalui kembali. Hal ini menunjukkan progres yang signifikan dalam upaya pemulihan infrastruktur pasca-bencana, yang merupakan bagian penting dalam mendukung pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak.

Beberapa akses jalan yang sebelumnya terputus kini sudah dapat dilalui kendaraan, mempermudah mobilitas masyarakat. Akses menuju lokasi Nanggerang dan Cijulang kini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, sementara jalan menuju Panumbangan masih terbatas hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. Selain itu, ruas jalan Jubleg-Cimerang juga telah dibuka kembali untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, memudahkan distribusi barang dan meningkatkan mobilitas masyarakat yang terdampak.

Di Kecamatan Lengkong, dua titik longsor yang sebelumnya menghalangi jalur utama di Kampung Cibandung telah dibersihkan dan sekarang sudah bisa dilalui kendaraan. Begitu pula dengan satu titik longsor di Kecamatan Jampang Tengah, yang juga telah dibersihkan dan dapat dilalui dengan aman. Sementara itu, satu titik pergeseran tanah di Jalan Kabupaten, Kampung Pasirlaja, Desa Bojong Tipar, yang sempat menghambat perjalanan, kini juga sudah bisa dilewati oleh kendaraan.

Tak hanya itu, jalan yang menghubungkan Palabuhanratu dan Cibareno yang sebelumnya terhalang juga telah dibuka, memungkinkan kendaraan roda dua dan roda empat melintas kembali. Proses pemulihan jalan-jalan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam mendukung pemulihan wilayah yang terdampak bencana, serta memastikan kelancaran distribusi bantuan dan mobilitas warga yang terdampak.

Selain perbaikan infrastruktur, kondisi terkini penanganan bencana juga menunjukkan kemajuan. Tim gabungan penanganan bencana Kabupaten Sukabumi masih terus melakukan pendataan dan assessment di berbagai lokasi. Penanganan darurat telah selesai di sembilan kecamatan, yaitu Sukaraja, Nagrak, Cicurug, Sukalarang, Parungkuda, Cisaat, Cidahu, Cicantayan, dan Caringin. Untuk kecamatan-kecamatan ini, akses jalan, listrik, dan telepon sebagian besar sudah dapat dipulihkan. Sementara itu, penanganan masih terus berlangsung di 30 kecamatan dan 179 desa lainnya.

Dengan kondisi akses yang semakin membaik, diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang terdampak bencana untuk kembali melanjutkan aktivitas mereka. Proses ini menjadi langkah penting dalam memastikan pemulihan yang lebih baik dan mengurangi dampak dari bencana yang terjadi. [amh]