Protes Pemecatan DPP PPP, DPW PPP Bali: Ini Kedzaliman DPP, PPP Tambah Terpuruk

TRANSINDONESIA.co | Pengurus DPW PPP Provinsi Bali menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono terhadap dua pucuk pimpinan DPW Bali secara sewenang-wenang tanpa memikirkan kelanjutan partai berlambang Ka’bah khususnya di Provinsi Bali yang berhasil mendongkrak raihan kursi parlemen di bawah kepemimpinan Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni.

Tak terima pemecatan yang terbit dalam Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali yang ditandatangani langsung Plt. Ketum DPP PPP HM. Mardiono dan Sekjen DPP PPP H. Moh. Arwani Thomafi, Idy Muzayyad dan Thobahul Aftoni ‘melawan’ dengan mendatangi Kantor DPP PPP.

“Kehadiran kami di DPP PPP ini untuk menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono terhadap kepengurusan DPW PPP Bali secara sewenang-wenang,” kata Idy Muzayyad didampingi Thobahul Aftoni usai menyerahkan surat keberatan pemecatan tersebut langsung kepada Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Nurman Zein Nahdi, di Kantor DPP PPP, Jalan Pangeran Diponegoro 60, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Menurut Idy Muzayyad, langkah keberatan pemecatan tersebut dilakukannya setelah di media sosial atas perintah oknum pengurus DPP disebarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.

“Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut. Sangat Mengejutkan bagi kami, Kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar?. Lagian alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini kan dzalim namanya,” ungkap Idy Muzayyad.

Lebih lanjut Idy Muzayyad mengatakan Plt DPW Bali semenjak diangkat telah menjalankan tugas dengan baik dalam melewati Pemilu 2024, dengan bukti kenaikan kursi 100 persen di DPRD Kabupaten.

Ditambahkannya, sampai pernyataan ini dibuat tidak pernah menerima surat pemanggilan, surat peringatan, ataupun surat pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali. Artinya, keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku dan mengabaikan etika organisasi bernafas keislaman.

“PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak. Main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya. Bahkan sebagai Ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW termasuk DPW Bali, kami tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali,” ungkapnya.

Sementara , Sekretariat DPW PPP Bali, Thobahul Aftoni yang akrab di sapa Toni menambahkan keputusan tersebut merupakan bagian bentuk kedzaliman serta kebijakan ‘semau gue’ dari Pimpinan DPP saat ini yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip perjuangan PPP, khususnya keadilan, kebenaran, musyawarah dan kebersamaan.

“Pemecatan kepengurusan DPW Bali merupakan fenomena gunung es kebijakan DPP PPP yang tidak tepat,” ucap Toni.

Dikatakannya, terdapat sejumlah kebijakan lain tanpa prosedur organisasi yang benar serta pertimbangan obyektif dan rasional, yang kemudian terbukti menyebabkan PPP terpuruk dalam melalui Pemilu 2024 lalu, mulai dari pencalegan sampai pengabaian fungsi pengurus PH DPP dan Majelis-Majelis DPP PPP dalam kebijakan strategis partai.

“Buktinya, surat dari empat Majelis DPP PPP tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum melarang pergantian dan pemecatan terhadap pengurus dilanggarnya,” ujar Toni.

“Demi menjaga kekompakan dan soliditas partai. Sekarang kok malah memecat dengan semena-mena. Maka jangan salahkan kami, karena kami yang didzalimi. Dan ingat, doanya madzlum (orang yang didzalimi itu dijabah oleh Allah SWT,” sergahnya.

Toni mengingatkan DPW PPP lain sangat mungkin akan mengalami hal serupa. sebelumnya, Ketua DPW PPP Sumatera Selatan (Sumsel) juga sudah dinonaktifkan oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP secara sepihak.

“PPP sebagai partai Islam tertua hakikatnya bukanlah milik sejumlah kecil pengurus DPP PPP apalagi milik Plt Ketua Umum DPP PPP seorang beserta kroninya yang selama ini mengendalikan partai dengan suka-suka dan condong ugal-ugalan yang  mengakibatkan kegagalan partai dalam menghadapi Pemilu 2024 silam,” tegasnya.

Sebelumnya, Idy Muzayyad mengajak umat secara umum, pengurus serta kader PPP yang merupakan pemilik PPP yang sebenarnya untuk melakukan pengawasan dan peringatan terhadap kebijakan partai yang dirasa melenceng.

“Kalau kita tidak peduli, maka kedzaliman lain akan terjadi. Dan kalua itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi,” pungkasnya.

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Nurman Zein Nahdi, saat diminta tanggapannya tentang pemecatan pengurus DPW PPP Bali tidak bersedia berkomentar.

“Jangan saya, tanyakan langsung ke Sekjen atau Ketua Umum. Saya hanya menerima surat dari DPW PPP Bali yang tadi disampaikan Plt Ketua dan Sekretaris,” katanya di ruang kerja Wasekjen DPP PPP.

Sementara, Plt Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono dan Sekjen DPP PPP H. Moh. Arwani Thomafi tidak berada di kantor DPP PPP, Jakarta< Kamis (11/7/2024). [rls]