Anies Baswedan Soroti Masalah Ketimpangan dan Pengangguran

TRANSINDONESIA.co | Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan mengatakan ketimpangan dan pengangguran merupakan masalah yang harus segera diselesaikan seiring dengan upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil menyelesaikan pengangguran tapi juga ketimpangan yang ada menjadi PR yang sesungguhnya,” kata Anies dalam Sarasehan 100 Ekonom 2023 di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan perlu lebih banyak mengalirkan investasi ke sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor manufaktur dan pertanian.

Selain itu, ia mengatakan perlu ada peningkatan keterampilan dan budaya kerja sumber daya manusia Indonesia untuk bersaing kompetitif di pasar kerja. Negara dapat memfasilitasi kerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, di samping melakukan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Anies yang pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuturkan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara pada 2022 sebesar 22,94 persen namun penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0,08 persen.

Laju PDRB Jawa Tengah 5,31 persen dan penurunan TPT 0,21 persen, Laju PDRB Papua 8,97 persen dan penurunan TPT 0,17 persen, serta Laju PDRB Jambi 5,13 persen dan penurunan TPT 0,06 persen.

Di sisi lain, ia juga menyoroti ketimpangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di barat dan timur Indonesia yang terjadi selama 10 tahun terakhir. IPM Sumatera dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 menjadi 74,19 pada 2022, sementara IPM Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dari 64,81 pada 2013 menjadi 69,47 pada 2022.

“Yang dibutuhkan bukan policy saja tapi yang dibutuhkan adalah harus ada arah ulang paradigma pandangan kita terhadap perekonomian, terhadap pertumbuhan ke depan terhadap kualitas pertumbuhan ke depan,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia mengusulkan paradigma untuk menghadirkan satu kemakmuran, yakni dari fokus utama pertumbuhan menuju pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan, dari pendekatan sektoral menuju pendekatan sektoral dan teritorial, dari menyelesaikan proyek pemerintah menjadi menuntaskan persoalan warga.

Ia juga menekankan outcome yang harus dicapai berupa pengembangan kualitas manusia yang merata, pemerataan akses ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kemudahan berbisnis dan investasi inklusif. [ant]