Presiden Erdogan: Israel Harus Hentikan ‘Kegilaan’ dan Serangan di Gaza
TRANSINDONESIA.co | Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (28/10) mendesak Israel untuk “segera menghentikan kegilaan ini” dan mengakhiri “serangan” terhadap sejumlah target di Gaza. Desakan Erdogan tersebut muncul setelah pasukan Israel mengintensifkan serangan di wilayah Palestina.
“Aksi pengeboman Israel di Gaza meningkat tadi malam dan sekali lagi menargetkan perempuan, anak-anak, dan warga sipil tak berdosa serta memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang terjadi,” kata Erdogan di X, sebelumnya Twitter.
“Israel harus segera menghentikan kegilaan ini dan mengakhiri serangannya.”
Israel telah menggencarkan aksi invasi darat sejak Hamas berhasil melintasi perbatasan pada 7 Oktober. Aksi tersebut merenggut 1.400 nyawa, sebagian besar warga sipil, dan selain itu Hamas juga disebut menyandera 229 orang, menurut Israel.
Lebih dari 7.300 orang tewas dalam serangan balasan Israel di wilayah tersebut, termasuk sekitar 3.000 anak-anak di antaranya, menurut kementerian kesehatan di Gaza.
Erdogan juga mendorong massa untuk turun ke jalan guna mendukung warga Palestina di Istanbul pada Sabtu (28/10). Aksi unjuk rasa tersebut diselenggarakan oleh partai Erdogan yang merupakan partai Islam konservatif AKP, yang diperkirakan akan dihadiri sekitar satu juta orang.
“Kami akan menyatakan dengan lantang dan jelas bahwa kami berdiri di sisi rakyat Palestina melawan penganiayaan yang dilakukan Israel,” tukasnya.
Selama dua dekade berkuasa, Erdogan mengambil sikap tegas yang berpihak pada Palestina. Namun akhirnya pada tahun lalu ia memulihkan hubungan diplomatik Turki dengan Israel, dan bertemu untuk pertama kalinya dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada September.
Namun pada Rabu (25/10) ia membatalkan rencana mengunjungi Israel dengan alasan perang “tidak manusiawi” melawan militan Hamas di Gaza. Ia menggambarkan Hamas bukan sebagai kelompok teroris, tetapi sebagai “pembebas” yang memperjuangkan tanah mereka, sehingga memicu kecaman marah dari Pemerintah Israel. [voa]