Presiden Iran: Kami Tak Akan Abaikan Hak untuk Kembangkan Teknologi Nuklir

TRANSINDONESIA.co | Presiden Iran Ebrahim Raisi hari Selasa (19/9) mengatakan negaranya tidak akan pernah melepaskan hak-nya “untuk mendapatkan manfaat damai dari teknologi nuklir” dan mendesak Amerika untuk menunjukkan bahwa mereka ingin kembali ke kesepakatan nuklir 2015.

“Sebagaimana dua dekade terakhir ini, Republik Islam Iran tidak akan mengabaikan hak-hak sebagai negara untuk mengambil manfaat dari teknologi nuklir secara damai,” tandas Raisi.

Berbicara dalam sidang tahunan Majelis Umum PBB, Raisi mengatakan mundurnya Amerika dari kesepakatan tersebut telah menginjak-injak komitmen Amerika sendiri dan merupakan “tanggapan yang tidak pantas” terhadap pemenuhan komitmen Iran.

“Satu-satunya penjahat nuklir di dunia tidak memenuhi kewajibannya sesuai Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir NPT untuk melucuti senjata nuklir, tetapi justru menjatuhkan sanksi secara sepihak yang ilegal. Hal ini melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tak terbantahkan dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta melanggar hak-hak bangsa-bangsa,” imbuhnya.

Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Amerika keluar dari perjanjian tersebut pada tahun 2018, dan kembali memberlakukan sanksi yang melumpuhkan negara berpenduduk hampir 88 juta jiwa itu.

Satu tahun kemudian Iran melanggar perjanjian itu, dan berbagai perundingan formal di Wina untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir itu menemui jalan buntu pada Agustus 2022.

Isu kepemilikan senjata nuklir ini menjadi salah satu yang disampaikan banyak pemimpin dalam sidang tahunan Majelis Umum PBB, termasuk Presiden Joe Biden.

“Amerika Serikat akan terus melakukan upaya dengan itikad baik untuk mengurangi ancaman senjata pemusnah massal dan memimpin dengan memberi contoh. Tidak peduli apa pun yang terjadi di dunia,” ujarnya.

Biden menambahkan, “Tahun ini, kami dengan aman menghancurkan setidaknya amunisi kimia terakhir, persediaan AS, memenuhi komitmen kami menuju dunia yang bebas senjata kimia. Dan kami mengutuk DPRK (Korea Utara) karena terus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Tetapi kami berkomitmen untuk melakukan diplomasi. Kami akan mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea. Kami bekerja sama dengan mitra kami untuk mengatasi aktivitas destabilisasi Iran yang mengancam keamanan regional dan global dan tetap teguh pada komitmen kami bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.” [voa]