Puluhan Damkar Belum Mampu Padamkan Kebakaran TPA Putri Cempo Surakarta

TRANSINDONESIA.co | Sebanyak 45 armada pemadam kebakaran dari lintas stakeholder dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah,  yang masih terjadi hingga Senin (18/9/2023). Arah angin yang berubah-ubah ditambah jenis material sampah yang mudah terbakar menjadi faktor pemicu api cepat meluas di beberapa titik dan belum sepenuhnya dapat ditaklukan.

Kebakaran TPA Putri Cempo yang berlokasi di wilayah perbatasan antara Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar ini menjadi perhatian seluruh stakeholder, baik dari Solo Raya maupun wilayah penyangga lainnya. Upaya pemadaman dan pendinginan ini pun melibatkan tim gabungan lintas instansi di kawasan Solo Raya seperti BPBD Kabupaten Karanganyar, BPBD Kabupaten Sragen, BPBD Kabupaten Klaten dan BPBD Kabupaten Sukoharjo. Adapun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surakarta juga bergabung dalam upaya penanganan kebakaran sampah tersebut.

Di samping itu, Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Kabupaten Magelang, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Semarang, Sragen, Salatiga, Wonogiri, Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah turut dikerahkan, termasuk dari Kabupaten Sleman dan Bantul di Provinsi DI Yogyakarta. Selain itu, armada water canon milik Polres Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar dan Boyolali juga ikut andil dalam upaya pemadaman ini.

Sementara itu, Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta melaporkan sebanyak 200 warga dari 70 KK RT 03 RW 30 Kelurahan Mojosongo terdampak asap dari kebakaran sampah seluas 2 hektare ini. Dampak buruk kesehatan dari munculnya asap kebakaran sampah telah dirasakan oleh sebagian kelompok rentan. Anak-anak dan lansia mulai mengeluhkan adanya gangguan pernafasan diduga karena tercemar asap sampah yang terbakar. Dinas kesehatan dari Puskesmas Mojosongo telah bersiaga memberikan pelayanan bagi warga tersebut.

Demi menghindari meluasnya dampak buruk bagi kesehatan, Satpol PP Kota Surakarta bersama PMI dan Dinas Kesehatan telah membagikan masker dan memberikan imbauan kepada warga agar mengungsi sementara, karena jarak permukiman dengan titik api hanya berkisar kurang lebih 50 meter saja. Kendati demikian, tidak semua warga berkenan untuk mengungsi karena dinilai masih belum berdampak secara langsung. Di samping itu, warga memilih tinggal di rumah mereka masing-masing dengan alasan keamanan.

Permohonan Water Bombing

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerima permohonan dari pihak Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana terkait dukungan water bombing untuk membantu proses pemadaman kebakaran timbunan sampah TPA Putri Cempo yang terjadi sejak Sabtu (16/9/2023). BNPB akan berkomitmen mendukung penuh upaya pemadaman dengan water bombing apabila hal itu memang dibutuhkan.

“Kita (BNPB) sudah mendapat permintaan dari Jawa Tengah, khususnya Kota Surakarta untuk membantu pemadaman udara atau water bombing bagi kebakaran TPA Putri Cempo. Tentunya kita akan mendukung apapun itu yang berkaitan dengan penanganan karhutla atau peristiwa lain di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Fajar Setyawan, dalam Apel Pagi Penanggulangan Bencana (PB) di Lingkungan BNPB, Senin (18/9/2023).

“Karena memang musim kemarau ini sangat rawan terjadi kebakaran lahan, hutan maupun sampah, seperti yang sebelumnya terjadi di TPA Sarimukti dan yang ada di Cirebon beberapa waktu lalu,” imbunya.

Lebih lanjut, Fajar juga mengimbau seluruh stakeholder untuk terus waspada dengan faktor-faktor lain pemicu terjadinya karhutla dan sejenisnya, mengingat musim kemarau pada tahun ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga beberapa waktu ke depan. Upaya seperti monitoring dan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran menjadi penting. Di samping itu, Fajar juga mengajak seluruh unsur yang terlibat agar terus berkoordinasi dalam upaya pengendalian dan percepatan penanganan darurat bencana di Tanah Air.

“Koordinasi antar lembaga, stakeholder ini harus terus kita jaga. Sehingga pengendalian dan penanganan darurat bencana dapat kita lakukan semaksimal mungkin,” pungkas Fajar. [nag]