Jusuf Kalla Tegas Tolak Munaslub Golkar
TRANSINDONESIA.co | Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla menolak tegas wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang tengah mencuat saat ini. Dia menilai hal itu akan lebih menurunkan harkat martabat partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan harkat martabat yang Golkar bawa,” kata dia saat ditemui di Gedung Abdul Muis, Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
Menjelang Pemilu 2024 yang tinggal tersisa beberapa bulan lagi menurut pria yang akrab disapa JK itu, Golkar tak perlu terlibat dalam situasi rumit. Dia meminta semua pihak bersatu untuk memenangkan Golkar.
“Kalau saya siapapun yang bicara orag Golkar, bersatulah dalam situasi yang krisis ini. Artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah begitu kan. Ya harus bersatu dulu tujuannya apa,” ucap dia.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 tersebut juga menyampaikan agar semua pihak tak menghalangi Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam menjalankan mandat yang telah diberikan.
“karena Airlangga sudah dberikan mandat tahun lalu, masa mau dihalangi. Jangan golkar dilibatkan situasi yang sulit,” ujarnya.
Jusuf Kalla juga menilai tingkat keterpilihan atau elektabilitas Airlangga tak bisa menjadi alasan untuk menggelar Munaslub. Menurut dia, tak ada satu pun orang yang bisa menjamin tingkat keterpilihannya.
“(Munaslub) dengan alasan nasib Pak airlangga nanti tidak terpilih? Siapa sih yang bisa memastikan Siapa yang terpilih?,” ucap JK..
Golkar harus tentukan prioritas
JK pun menyatakan bahwa Golkar harus menentukan prioritas apakah ingin memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) atau Pemilihan Presiden (Pilpres). Untuk memenangkan salah satunya, dia kembali menekankan agar partai yang pernah dia pimpin tersebut harus bersatu.
“Kalau baru mau menuju penyusunan sudah pecah begini dan orang yang bicara itu semuanya dia bisa selalu (mengajukan Munaslub),” kata dia. “Jangan pecah seperti kondisi hari ini,” ucapnya.
DPD Golkar Tolak Wacana Munaslub
Selain Jusuf Kalla, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi se-Indonesia menyatakan menolak digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Keputusan itu dibuat setelah seluruh DPD tingkat provinsi bertemu dengan Airlangga Hartarto dan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Bali pada Ahad kemarin, 30 Juli 2023.
Plt Ketua DPD Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan seluruh pimpinan daerah tingkat I partainya menolak Munaslub. Dia membantah adanya dukungan agar mereka menggelar Munaslub untuk mencopot Ketua Umum Airlangga Hartarto.
“Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” kata Doli di Badung, Bali, Ahad, 30 Juli 2023
Doli menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, seluruh DPD tetap menyatakan mendukung Airlangga Hartarto untuk menjabat sebagai ketua umum hingga akhir masa jabatannya.
“Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto,” ucapnya.
Doli juga mengatakan ada pengubahan putusan mengenai hasil Munas 2019. Jika sebelumnya Airlangga Hartarto telah ditetapkan sebagai capres atau cawapres dari Partai Golkar, kini pria yang menduduki jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu diberikan mandat untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya yang akan mereka dukung. [tempo]