BPK Tekankan Kontribusi Audit pada Transisi Energi
TRANSINDONESIA.co | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam industri ekstraktif. Terkait hal itu, BPK melakukan audit prioritas nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia.
BPK melakukan pemeriksaan terhadap isu-isu terkait energi, dimana terdapat tiga dari tujuh prioritas nasional terkait pengembangan energi.
Pertama, energi terbarukan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri guna memperkuat ketahanan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Demikian disampaikan Ketua BPK, Isma Yatun, saat membuka “The 5th Meeting of INTOSAI Working Group on Extractive Industries (WGEI)”. Acara digelar di Jakarta, pada Senin (24/7/2023).
“Kedua, memprioritaskan sektor energi dan ketenagalistrikan untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi dan layanan esensial. Terakhir, menempatkan pembangunan energi berkelanjutan sebagai tulang punggung mengurangi emisi gas rumah kaca untuk meningkatkan pertumbuhan ketahanan iklim,” kata Isma, menjelaskan.
Industri ekstraktif, menurut Isma, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masalah keuangan, ekonomi, tata kelola, sosial, dan lingkungan seringkali menghambat kontribusi nyatanya.
“Untuk alasan ini, Lembaga Pemeriksa atau SAI dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya, untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari industri ini dipertanggungjawabkan dengan benar,” ujar Isma.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK, Hendra Susanto menjelaskan peran BPK dalam melakukan beberapa audit penting. Khususnya terkait pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia, salah satunya pemeriksaan di PLN dan Pertamina.
“BPK merekomendasikan PLN memiliki rencana detail dan aplikatif untuk perpaduan energi baru dan terbarukan. Pada Pertamina, BPK merekomendasikan memiliki kebijakan perencanaan kegiatan eksploitasi yang mendukung kebijakan energi nasional,” ucap Hendra.
Dengan menggunakan energi baru dan terbarukan, Hendra menambahkan, di tingkat pemerintahan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang energi terbarukan. “Dan retirement coal untuk mendukung target net zero emissions, dan menetapkan road map implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai,” ujarnya.
Pertemuan kelompok kerja ini bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan antara anggota WGEI dan Organisasi Internasional lainnya. Terutama tentang isu-isu industri ekstraktif, khususnya tentang transisi energi. [rri]