Kapolri Belum Menetapkan Serangan KKB Papua Bagian Terorisme

TRANSINDONESIA.co | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum menetapkan serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua bagian dari terorisme. Namun, dia mengatakan Satgas Damai Cartenz terdiri dari TNI-Polri, masih melakukan sinergitas demi mengurangi jumlah anggota KKB Papua.

Sementara, peristiwa terbaru, terjadi penyerangan berakhir pembunuhan terhadap aparat keamanan Polri-TNI pada masa Ramadan 2023. Seorang anggota Polri dan satu TNI tewas ditembak orang tidak kenal (OTK) bersenjata, Sabtu (25/3/2023).

“Mengenai keamanan di wilayah Papua, kami (Polri) dengan Panglima TNI saat ini terus melanjutkan kegiatan. Karena kami memang telah menurunkan Tim Operasi Damai Cartenz, kemudian Operasi Aman Besar juga terdiri dari TNI-Polri,” kata Kapolri Listyo menjawab pertanyaan RRI.co.id saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

OTK menyerang TNI-Polri terjadi, pada saat para korban bertugas mengamankan ibadah Salat Tarawih di Masjid Al Amaliah. Masjid tersebut, berada di Distrik Ilu, Puncak Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.

“Terkait Operasi Cartenz, tentunya melakukan kegiatan yang kami fokuskan pada penyiagaan satu. Di samping itu, kami juga melaksanakan Operasi Paro untuk pencarian sandera,” kata Kapolri Listyo.

Operasi Paro terkait peristiwa serangan KKB Papua terhadap pesawat Susi Air, Sabtu (7/2/2023) pagi. KKB Papua melakukan serangan dengan melakukan pembakaran pesawat saat mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan Tengah.

KKB Papua juga menyandera Pilot Susi Air, yakni Kapten Philips Marthen, Warga Negara Selandia Baru. Kapolri Listyo tidak menampik, gangguan keamanan Papua mengalami kenaikan.

“Tentunya, terkait wilayah Papua yang saat ini eskalasi (gangguan keamanan, red) meningkat. Kami dan Panglim TNI terus melakukan langkah-langkah dan upaya pendekatan maupun kegiatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Kapolri Listyo.

“Sekaligus mempersiapkan pengamanan dalam rangka pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru). Karena pada tahun 2024, DOB (Papua) harus dilaksanakan secara utuh,” ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat resmi membentuk tiga Daerah Otonomi Baru Papua, pada tahun 2022. Yaitu, Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Wamena.

Provinsi ketiga, yaitu Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke. Pada tahun 2024 juga, Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu), parlemen DOB akan terpisah dari DPR Papua.

“Polri-TNI terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melakukan upaya menanggulangi kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua,” kata Kapolri Listyo.

“Dan juga terus melakukan pencarian (para KKB Papua, red). Selain itu, mengamankan apa yang menjadi program pemerintah yang ada di Papua supaya dapat berjalan dengan baik,” ucap Kapolri Listyo.

Hal tersebut diungkap Kapolri Listyo, setelah Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Arus Mudik Lebaran 2023, Kamis siang. Rakor tersebut, juga dihadiri sejumlah menteri dan juga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.[rri]