Pemberantasan Korupsi Menjadi Komitmen DPRD Jabar Sukseskan Agenda Reformasi
TRANSINDONESIA.co | Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat mengungkapkan, kegiatan Sosialisasi Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi kesempatan berharga untuk terus menerus berkoordinasi dan konsultasi terkait upaya pemberantasan korupsi di wilayah Jawa Barat.
“Pemberantasan korupsi akan selalu menjadi komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat karena hal tersebut merupkan kewajiban dalam turut mensukseskan agenda reformasi yang salah satunya yaitu memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Achmad Ru’yat bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat sosialisasi dari KPK RI terkait Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/9/2022).
Terlebih lanjut Achmad Ru’yat, karena DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan di Jawa Barat, bersama Gubernur Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.
“Kami memahami fungsi KPK sebagai lembaga independen yang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karenanya sebagai bagian dari apa yang menjadi komitmen tadi, maka kami dukung sepenuhnya KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” ucap Achmad Ru’yat.
Achmad Ru’yat menjelaskan, DPRD Provinsi Jawa Barat dengan fungsi pembentukan Peratauran Daerah (Perda), penganggaran dan pengawasan memerlukan dukungan tidak hanya dari mitra kerja di Provinsi Jawa Barat, namun juga dari elemen lain di pusat termasuk KPK khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
“Karena itu kami sangat terbuka menerima masukan, informasi bahkan kritik dan koreksi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Bagi kami kegiatan koordinasi ini juga menjadi self reminder atau pengingat bagi kami untuk selalu on the track dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami,” katanya.
“Pendampingan, utamanya dari KPK dalam pelaksanaan fungsi penganggaran yang kami miliki bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan sangat kami nantikan agar APBD yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat kami susun dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Achmad Ru’yat berharap, melalui koordinasi dan sinergitas sebagaimana yang dilaksanakan saat ini, apa yang menjadi tujuan bersama yaitu memberantas korupsi dapat diwujudkan.
“Mudah-mudahan kedatangan KPK ke DPRD Provinsi Jawa Barat akan menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih,” pungkasnya.[nal]