Jelang Idul Adha, Wakapolri Minta Kepala Daerah Antisipasi Hoax PMK

TRANSINDONESIA.co | Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Gatot Eddy Pramono meminta para penjabat bekerja sama menangani permasalahan yang ada saat ini di masyarakat. Gatot menyoroti soal penanganan COVID-19, mafia migas, sampai penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Akhir-akhir ini ada varian baru BA.4 dan BA.5. Ini jadi tantangan bagi kita semua para penjabat gubernur, kemudian wali kota dan bupati, untuk kita bisa mengantisipasi,” kata Gatot di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Gatot mengimbau masyarakat tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan. Dia menyebut kebiasaan itu akan menghindarkan masyarakat terjangkit virus Corona dan penyakit lainnya.

“Walaupun ada kebijakan bisa tidak menggunakan masker di luar ruangan, kita menyarankan menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap memakai masker dan pada acara-acara yang memang mengumpulkan orang, menjaga jarak, masih kita perlu untuk menjaganya,” katanya.

“Nanti kita juga mengantisipasi dan menyampaikan kepada masyarakat kita, terutamanya di tempat-tempat keramaian, baik itu di pasar, tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya, mobilitas masyarakat kita, itu kita meminimalkan karena kita melihat tren ada sedikit kenaikan dan kita berharap ini tidak naik terus,” sambungnya.

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 akan berdampak langsung pada kondisi perekonomian di Indonesia. Dia meminta masyarakat bersama-sama mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19.

“Kalau pandemi COVID-19 ini bisa kita kendalikan, bahkan pada titik yang terendah, kemudian ekonomi kita bisa berjalan dengan baik, tentunya ini harapan kita semua,” katanya.

Selain itu, Gatot juga meminta para penjabat kepala daerah berkoordinasi agar tidak menimbulkan isu-isu terkait PMK jelang Idul Adha. Menurutnya, adanya isu-isu yang tidak sesuai fakta dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kami mohon perhatian, mendekati Idul Adha, tolong nanti berkoordinasi dengan kanwil agama setempat, dengan para kiai, para ulama, tokoh-tokoh agama Islam terkait dengan hewan-hewan seperti ini. Jangan sampai nanti memunculkan isu-isu yang kontraproduktif, ini yang harus kita antisipasi. Dengan adanya muncul berita-berita hoaks tiba-tiba orang jual hewan di sana ada PMK, nah itu perlu kita antisipasi. Berita-berita hoaks atau fake news dan lain sebagainya,” katanya.

Dia menyebut sejauh ini pihaknya dan stakeholder lainnya terus mengecek hewan-hewan terkait PMK. Dia meminta apa yang telah dilakukan untuk dapat diteruskan sehingga dapat meminimalkan PMK.

“Sebenarnya kita selama ini juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, kami sudah melakukan mulai dari pengecekan pengawasan rumah potong hewan, pemetaan wilayah wabah virus PMK hingga ke kecamatan. Kemudian pendampingan petugas kesehatan, pengecekan ketersediaan stok, dan kestabilan pengecekan lalu lintas transportasi hewan, dan sebagainya,” katanya.

“Saya kira hal-hal yang sudah dilakukan selama ini bersama-sama dengan dinas terkait, baik itu di tingkat provinsi di tingkat kabupaten kita teruskan dan kita bisa meminimalkan PMK hewan ternak ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Gatot mengatakan perang Rusia dan Ukraina berdampak pada bahan pangan. Hal itu mengakibatkan harga pangan semakin mahal dan perlu suatu pengawalan.

“Objek pangan ini memang dampaknya cukup luas apalagi dengan konflik atau inflasi dari pada Rusia dan Ukraina, beberapa bahan pangan kita ada dari sana seperti contohnya gandum, kemudian jagung dan lain sebagainya. Nah, kalau jagung itu kalau sudah mahal, pakan ternak akan mahal. Pakan ternak akan mahal, maka nanti telur akan mahal daging, ayam juga akan mahal. Ini yang tentunya menjadi perlu suatu pengawalan bagaimana pangan ini dari hulu sampai hilirnya itu terus sampai,” katanya.

Gatot mengatakan Polri siap bekerja sama dengan para penjabat kepala daerah untuk mencegah tindak kejahatan pangan. Dia meminta masyarakat untuk melaporkan jika adanya mafia pangan.

“Nah, ini nanti kita punya Satgas Pangan, baik itu di tingkat Mabes Polri, tingkat polda, dengan polres, kita bisa bekerja sama kalau ada hal-hal terkait. Kalau ada mafia pangan, silakan dilaporkan, kita antisipasi. Kita akan back up, kita akan dukung Bapak Ibu untuk menindak mereka yang melakukan kongsi seperti ini. Kita berharap tidak ada kenaikan harga daripada mafia mafia pangan ini,” tuturnya.[mil]