Komisioner Tinggi HAM PBB Dituntut Mundur Usai Kunjungi China
TRANSINDONESIA.co | Menjelang pertemuan ke-50 Dewan HAM PBB, lebih dari 230 kelompok hak asasi manusia mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan agar Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet mengundurkan diri. Mereka menuduhnya telah menutup-nutupi tekanan pemerintah Beijing terhadap warga Muslim-Uighur, Tibet, dan etnis minoritas lainnya.
Kelompok-kelompok HAM itu mengatakan Bachelet membiarkan lawatannya menjadi kemenangan propaganda bagi Beijing. Mereka menilai Bachelet menyia-nyiakan kesempatan langka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Beijing atas kekejaman hak asasi manusia yang dilakukan.
Bachelet belum menanggapi kecaman baru-baru ini atas kunjungannya ke Beijing. Namun pada akhir lawatannya bulan lalu, Bachelet mengatakan kunjungannya dimaksudkan sebagai kesempatan untuk membahas isu-isu hak asasi manusia dengan pejabat-pejabat senior China dan “membuka jalan” untuk pembicaraan lebih lanjut.
Bachelet juga membela diri dari kecaman bahwa ia bersikap terlalu lunak terhadap China, dengan mengatakan ia telah berbicara “terus terang” pada para pemimpin China tentang tindakan keras di Xinjiang dengan dalih memerangi terorisme.
Kontroversi seputar lawatan Bachelet itu telah mengalihkan perhatian dari isu-isu serius lainnya untuk dipertimbangkan dalam sesi Dewan HAM PBB selama empat minggu.
Presiden Dewan HAM PBB, Federico Villegas, mengatakan bahwa lawatan Bachelet baru-baru ini ke China tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dewan tersebut.
“Lawatan itu tidak diamanatkan oleh Dewan dan merupakan hak prerogatifnya untuk membahas hal itu… Tentu saja situasi hak asasi manusia di China telah disampaikan dalam format berbeda, melalui pernyataan bersama dan LSM-LSM. Mungkin saja selama pandangan lisannya, ia menyebutkan dan merinci lawatannya,” ujar Vilegas.
Para aktivis menuntut Bachelet untuk merilis laporan pelanggaran HAM China yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun Villegas mengatakan laporan itu bersifat independen dan terserah kepada Kantor Komisaris Tinggi – bukan Dewan HAM – untuk menerbitkannya.
Sementara itu, agenda penuh aksi di Dewan HAM PBB mencakup 90 laporan dan perkembangan situasi HAM terbaru di seluruh dunia, temuan beberapa komisi penyelidik termasuk di Ethiopia dan Suriah, serta penyelidikan pertama atas pelanggaran HAM di Wilayah Pendudukan Palestina.
Villegas mengatakan akan ada fokus khusus terhadap perang di Ukraina. “Kami akan membahas Ukraina beberapa kali dari perspektif berbeda, termasuk laporan Komisioner Tinggi tentang Mariupol. Juga pada tanggal 5 Juli nanti Dewan HAM akan menerima laporan berkala Sekjen PBB tentang Krimea dan kota Sevastopol,” imbuhnya.
Para aktivis HAM menyerukan Dewan HAM PBB untuk menunjuk seorang pelapor khusus guna menyelidiki pelanggaran HAM di Rusia. Mereka mengatakan, mengungkap pelanggaran yang dilakukan pemerintah Rusia terhadap rakyatnya sendiri merupakan cara terbaik untuk mengurangi kekejaman di Ukraina.[voa]