HMI se-Cabang Bandung Aksi Krisis Kebijakan Era Jokowi

TRANSINDONESIA.co | Krisis kebijakan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat “gerah” mahasiswa hingga menggelar aksi serentak hampir seluruh kota kota besar seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kota Bandung menyampaikan tuntutan di depan Gedung Sate dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Senin (11/4/2022).

Ratusan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-ruang Lingkup Cabang Bandung menggelar Aksi 11 April mengusung 5 tuntutan tentang krisis kebijakan pemerintahan Jokowi. 13 komisariat di
antaranya, Koordinator Komisariat Unisba, Komisariat Ekonomi Unisba, Komisariat Syariah Unisba,
Komisariat Hukum Unisba, Komisariat Dakwah Unisba, Komisariat Teknik Unisba, Komisariat ISIP Unpas, Komisariat IKIP Unpas, Komisariat Unla, Komisariat PHH Mustofa, Komisariat Soedirman,
Komisariat IT Telkom dan Komisariat Staipi Bandung.

HMI se-ruang lingkup Cabang Bandung mengambil sikap dengan menyatakan 5 tuntutan mengenai,
tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), tolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
kelangkaan minyak goreng, tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Nusantara (IKN), dan
revitalisasi pendidikan. Hal ini disampaikan melihat kondisi yang tidak tepat dengan adanya kenaikan harga BBM, harga PPN dan kelangkaan minyak goreng yang sangat terasa langsung oleh masyarakat Indonesia.

Koordinator lapangan (Koorlap) dari Komisariat Ekonomi Universitas Islam Bandung (Unisba), Aziz, menegaskan kebijakan yang dibuat Pemeritah seharusnya sesuai dengan aspirasi rakyat agar memulihkan perekonomian di berbagai wilayah Indonesia.

“Aksi ini sebagai bentuk aspirasi dari Rakyat dan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan di Indonesia khususnya di Kota Bandung,” tegas Aziz.

Tema aksi yang diambil
bersama beberapa Komisariat berasal dari keresahan dan kondisi yang terjadi saat ini, serta keseriusan untuk terus bersama rakyat mencapai solusi dan sikap tegas pemerintah.

“Yang paling kita tuntut pada pemerintah ada tiga persoalan yang memang langsung berkaitan dengan masyarakat. Pertama, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Kedua, terkait dengan kenaikan harga PPN dan ketiga kenaikan harga BBM yang melambung, memang betul yang naik itu hanya Pertamax tapi ketika di lapangan kita melihat Pertalite susah untuk dicari. Kemudian dengan harga PPN yang hanya naik 1% cukup berdampak pada daya beli masyarakat nantinya, apalagi adanya asumsi-asumsi liar PPN naik 11% bahkan sampai 15%,” ucap Aziz usai menggelar aksi di depan Gedung Sate.

Lanjutnya, terkait kelangkaan minyak goreng sudah sangat jelas banyak ibu-ibu rumah tangga yang
antri untuk mendapatkan 1 atau 2 liter minyak goreng saja. Adanya krisis yang terjadi pada situasi
sekarang ini.

“Dengan kita sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tentu ini menjadi hal yang aneh. Ini perlu untuk kita tuntut kepada pemerintah dan harus segera diselesaikan persoalan-persoalan seperti ini dan itu menjadi point utama yang akan kami sampaikan,” tambahnya.

Gerakan aksi akan terus berkelanjutan dan komisariat-komisariat yang tergabung di dalamnya akan terus menjaga komitmen serta semangat perjuangan sampai dapat terselesaikan dengan
kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah.

“Kami pun meminta kepada Presiden Jokowi harus bisa memberantas mafia-mafia perusahan swasta yang bermain dan memilih mengekspor minyak goreng daripada menjualnya ke negara sendiri,” sambungnya.

Aziz juga mengajak seluruh mahasiswa terutama kader-kader HMI se-cabang Bandung untuk turun menyuarakan dan aksi selanjutnya seluruh kader HMI Cabang Bandung dapat bergabung lebih banyak lagi massa agar masyarakat dan Pemerintah melihat HMI Cabang Bandung pro terhadap rakyat dan fokus pada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Umum Komisariat Universitas Langlangbuana (Unla), Marik Mugni Odemaniwi, mengatakan berbicara persoalan Aksi 11 April, kami tergabung dari beberapa komisariat dan memang dari inisiasinya komisariat itu sendiri.

“Kalau berbicara persoalan HMI Cabang Bandung hari ini
memang belum bisa diharapkan, ada beberapa kendala yang tidak bisa diinisiasikan oleh Cabang
Bandung. Akhirnya, beberapa komisariat pun menjadi inisiator dalam persoalan saat ini,” ucap
Marik diwawancarai di Bundaran tugu Unisba.

Keterlibatan mahasiswa kata Marik, memiliki peran dan fungsi pertama, pengabdian kepada masyarakat dan salah satu bentuknya turun aksi ke jalan dan sebagai bentuk mencintai dan menyayangi Indonesia,

“Harapannya, ke depannya dari 40 komisariat HMI yang ada di Cabang Bandung bisa bergerak bersama dan mengikuti konsolidasi yang akan diadakan pada tanggal 13 April mendatang,” kata Marik.

Penulis: Zakiana Fadhila Matondang (Ketua Umum Komisariat ISIP Unpas)