Austria Kembali ‘Lockdown’, Eropa Hadapi Lonjakan Kasus Virus Corona

TRANSINDONESIA.co | Menjelang liburan Natal, Austria menutup toko-toko, restoran dan pasar Natal pada Senin (22/11), memulai kembali lockdown dalam pembatasan terkait COVID-19 yang paling dramatis di Eropa Barat selama beberapa bulan ini.

Keputusan ini memicu reaksi keras. Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan, sebagian menyalahkan pemerintah karena tidak berbuat lebih banyak untuk mencegah gelombang virus corona baru ini melanda Eropa.

Mulai Senin (22/11) pagi, 8,9 juta orang Austria tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah kecuali untuk bekerja, berbelanja kebutuhan pokok dan berolahraga.

Negara di kawasan Alpen ini juga memberlakukan mandat vaksin menyeluruh mulai 1 Februari, yang bersama dengan Vatikan menjadi tempat-tempat di Eropa yang memberlakukan ketentuan itu.

Sewaktu berjuang mengatasi lonjakan kembali pandemi selama hampir dua tahun sejak COVID-19 pertama kali muncul, beberapa negara di benua itu telah memberlakukan kembali berbagai pembatasan. Mereka kerap kali memilih pembatasan berupa larangan bagi orang-orang yang tidak divaksinasi di tempat-tempat seperti restoran dan bar.

Namun sejak vaksin COVID-19 tersedia luas, belum pernah ada satu pun negara Uni Eropa yang kembali memasuki lockdown nasional.

Kemunduran

Keputusan Austria itu membalik janji-janji sebelumnya bahwa pembatasan virus yang ketat akan menjadi bagian dari masa lalu.

Selama musim panas, kanselir ketika itu, Sebastian Kurz, telah menetapkan bahwa pandemi “berakhir.”

Namun tingkat vaksinasi yang stabil, jumlah kasus yang mencatat rekor dan jumlah kematian yang meningkat telah memaksa pemerintah untuk menarik mundur klaim berani itu.

Setelah mulai menjabat pada Oktober lalu, kanselir Alexander Schallenberg, mengkritik tingkat vaksinasi yang “rendah”, 66 persen dibandingkan dengan tingkat vaksinasi 75 persen di Prancis, dan melarang warga yang tidak divaksinasi memasuki ruang publik.

Sewaktu ini terbukti tidak efektif dalam menghentikan putaran infeksi terbaru, ia mengumumkan lockdown nasional selama 20 hari, dengan evaluasi setelah 10 hari.

Sekolah-sekolah akan tetap buka, meskipun orang tua telah diminta untuk menjaga anak-anak mereka tetap di rumah jika memungkinkan. Bekerja dari jarak jauh juga direkomendasikan.

Analis politik Thomas Hofer menyalahkan Schallenberg karena terlalu lama mempertahankan “fiksi” mengenai keberhasilan mengendalikan pandemi.

“Pemerintah tidak menganggap serius peringatan mengenai gelombang berikutnya,” katanya kepada AFP.

Frustrasi Meningkat

Sementara banyak orang Austria melewatkan akhir pekan mereka menjelang perintah tinggal di rumah itu dengan menikmati minuman anggur atau menuntaskan belanja mereka, massa terdiri dari sekitar 40 ribu orang berpawai melalui Wina dan mengecam “kediktatoran.”

Andreas Schneider, asal Belgia yang bekerja sebagai ekonom di ibu kota Australia, menyebut lockdown itu sebagai “tragedi.

“Saya berharap ini tidak akan terjadi, terutama karena sekarang kita telah memiliki vaksin,” ujarnya.

Pada protes yang diselenggarakan partai politik berhaluan ekstrem kanan itu, sebagian pengunjuk rasa mengenakan tanda bintang kuning bertuliskan “tidak divaksinasi”, meniru Bintang Daud yang oleh Nazi dipaksa untuk dikenakan orang Yahudi semasa Holocaust.

Di samping warga yang “khawatir” ada pula yang “menjadi teradikalisasi,” kata Menteri Dalam Negeri Karl Nehammer pada Minggu (21/11), ketika sekitar 6.000 orang berunjuk rasa di kota Linz.

Di tempat lain di Eropa, sementara kasus membubung dan peraturan anti-COVID semakin ketat, perasaan frustrasi meletus menjadi demonstrasi, dengan beberapa di antaranya diwarnai bentrokan dengan polisi.

Lebih dari 130 orang telah ditangkap di Belanda dalam kerusuhan tiga hari yang dipicu oleh pembatasan terkait COVID, dan di Brussel pada hari Minggu, polisi menembakkan meriam air dan gas air mata ke protes yang menurut polisi dihadiri 35 ribu orang.

Di Denmark, sekitar 1.000 demonstran melampiaskan kekesalan atas rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali kartu COVID bagi para pegawai negeri. [uh/ab]

Sumber: Voaindonesia