DPRD Jabar Diminta Dorong Pemprov Carikan Bantuan Desa
TRANSINDONESIA.CO | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, menggelar Reses III tahun sidang 2020-2021, ditanya soal air bersih, perbaikan jalan, dana desa bantuan provinsi yang belum cair dan tanggung jebol di Desa Kalirahayu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Sabtu (7/8/2021).
Politisi Partai Gerindra dari Dapil Jabar XII Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon itu, mengatakan, setiap desa membutuhkan bantuan, tidak terkecuali Desa Kalirahayu.
Dengan bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, masyarakat berharap agar hidupnya bisa lebih sejahtera. Dengan demikian, mereka merasa, bahwa amanat UUD 1945 tidak hanya jadi pedoman, tetapi direalisasikan.
“Mereka nyata membutuhkan bantuan. Misalnya, ketersediaan air bersih. Itu mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi maupun minum. Air merupakan kebutuhan pokok,” katanya.
Bantuan lain yang dibutuhkan warga, kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jabar sebagaimana disampaikan oleh Kuwu Kalirahayu, adalah soal perbaikan jalan. Contohnya, jalan penghubung Kalirahayu-Ambulu sepanjang 2,5 km lebar 3,5 meter.
“Hal ini dikarenakan, sebagian dana desa digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Daddy Rohanady juga menjelaskan, dana desa bantuan dari Pemprov Jabar ternyata juga belum cair. “Jadi, yang biasanya bisa ditutup, sekarang terpaksa memakai dana talangan. Semoga saja dana tersebut cepat cair. Kasihan Kuwu dan aparat desa,” lanjutnya.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya menurut Daddy, adalah masalah tanggul Sungai Cisanggarung yang jebol. Tanggul itu adanya di desa sebelah masih di kecamatan Losari.
Tanggul yang jebol tersebut ,kata Daddy, telah mengakibatkan sebagian sawah milik warga terendam banjir.
Soal tanggul jebol itu, jelas Daddy, sudah disampaikannya ke Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jabar, dan Kepala UPTD Dinas SDA Cimanuk-Cisanggarung untuk dikoordinasikan dengan BBWS. “Jika ingin tuntas, memang dibutuhkan sinergitas banyak pihak, termasuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI,” katanya..[nal]