Transparansi Program yang Dituangkan Pemerintah Bisa Samaratakan Kaidah Demokrasi di Jawa Barat
TRANSINDONESIA.CO – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon), Bambang Mujiarto, menggelar Reses I DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2020-2021, di Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Senin (9/11/2020), menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Beberapa aspirasi meliputi pemulihan ekonomi pasca Covid-19, Bambang menjelaskan masyarakat menginginkan Pemprov Jabar berperan dalam pemulihan ekonomi dalam bentuk bantuan permodalan untuk membangun UMKM di Kabupaten Indramayu khususnya.
Bambang menambahkan selain itu masyarakat ingin lebih diperhatikan persoalan infrastruktur, kesehatan serta pendidikan, terlebih masyarakat ingin pelayanan yang prima dari Pemerintah dalam melayani sektor Kesehatan dan Pendidikan.
“Dimasa reses yang sekarang ini kebetulan kita sedang menjaring aspirasi masyarakat Kecamatan Karangampel, dimana masyarakat disini antusias untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat terkait pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menjadi prioritas pembahasan kali ini ialah mengenai pemulihan ekonomi terlebih di masa pandemi seperti sekarang lesu nya ekonomi menjadi persoalan bagi masyarakat kita, mereka pun berharap adanya bantuan dari Pemerintah yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat contohnya bantuan permodalan untuk terciptanya UMKM, kemudian infrastruktur masih menjadi salah satu program primadona dalam pembahasan reses kali ini, termasuk didalamnya terdapat aspirasi mengenai masalah kesehatan masyarakat ingin kesehatan menjadi salah satu fokus dari Pemerintah terutama pada saat terjadi pandemi seperti ini, masayarakat juga menginginkan program pendidikan gratis serta pelayanan pendidikan yang prima. Ucapnya”.
Selaim itu Bambang Mujiarto juga mengatakan masyarakat ingin adanya transparansi program-program yang dituangkan oleh Pemprov Jabar untuk Kabupaten Indramayu, terlebih masyarakat ingin mengetahui mana saja pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta yang bersumber dari Pemerintah Pusat,” kata Bambang.
Bambang menambahkan hal tersebut bisa menyemarakan demokrasi di Indonesia karena dengan transparansi masyarakat dapat mengetahui dan mengevaluasi program-program pemerintahan.
“Termasuk juga masyarakat ingin adanya transparansi dari setiap program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov Jabar untuk daerah Kota dan Kabupaten dalam hal ini di Kabupaten Indramayu. Ternyata di Indramayu ini masih ditemukan dan didapatkan tertutupnya informasi akses program-program dari Pemprov Jabar, mereka menginginkan adanya keterbukaan, jadi mana saja pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta dari Pusat, sehingga mereka bisa mengevaluasi bersama untuk memberikan masukan manakala program-program yang dituangkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” papar politisi PDI Perjuangan ini.
Ke depannya lanjut Bambang berharap dengan selesainya kegiatan reses kali ini pihaknya akan memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat Dapil XII ini.
“Mudah-mudahan di Pemprov Jabar setelah kita selesai reses ini kita akan perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan pada masyarakat di Dapil XII ini,” pungkasnya.[nal]