Pemborosan dan Covid, KPU Natuna Harus Batalkan Debat Cabup di Surabaya
TRANSINDONESIA.CO – Sungguh aneh langkah KPU Kabupaten Natuna menjadwalkan debat publik Pasangan Calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Natuna di Surabaya. Langkah itu dinilai pemborosan dan mengarah korupsi, belum lagi ancaman penyebaran Covid-19. Debat publik di Surabaya harus dibatalkan dan digelar saja di Natuna.
Penilaian tersebut disampaikan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) saat dimintai tanggapan wartawan via telepon seluler, Jumat 6 November 2020. KPU Kabupaten Natuna menjadwalkan debat publik paslon Bupati/Wakil Bupati Natuna di Surabaya pada Jumat, 13 November.
Pemberitahuan KPU Kabupaten Natuna agar debat publik digelar di Natuna disampaikan melalui surat tertanggal 4 November 2020. Surat ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Natuna Junaedi Abdillah. Dalam suratnya tersebut tercantum antara lain biaya perjalanan dinas Paslon ditanggung KPU Kabupaten Natuna.
Paslon Pilkada Kabupaten Natuna terdiri dari dua pasangan. Pasangan nomor urut 1 adalah Mustamin Bakri dan Derry Purnamasari. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Wan Siswandi dan Rodhial Huda.
“Jelas tindakan KPU Natuna ini pemborosan dan tidak berguna dari sisi anggaran. Ini mengarah pada indikasi korupsi. MAKI minta debat di Surabaya dibatalkan dan digelar di Natuna saja,” kata Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI).
Boyamin mengancam akan melaporkan KPU Kabupaten Natuna kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu jika tetap nekad menggelar debat publik di Surabaya. “Kita juga akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” kata Boyamin.
Selain memboroskan anggaran negara, juga tidak ada manfaat sedikitpun diskusi publik digelar di Surabaya, Studio JTV Graha Pena. Pasalnya, tidak ada jaringan JTV di Natuna sehingga tidak bisa menjangkau masyarakat luas.
“Untuk itu debat publik digelar Natuna saja dan gunakan jaringan medsos seperti yotube, instagram, facebook dan lain-lain agar lebih hemat dan mengena,” cetus Boyamin.
Belum lagi ancaman penyebaran Covid-19 yang bisa membahayakan masyarakat luas. Apalagi Surabaya lebih rentan keberadaan Covid-19. Sedangkan Natuna hingga kini masih zona hijau alias nol infeksi Covid.
“Bisa dibayangkan, pasti Paslon akan membawa tim sukses dan lainnya. Ini rentan tertular Covid-19 dan jika menyebar ke Natuna, akan membahayakan kehidupan masyarakat Natuna. Pada akhirnya akan muncul anggaran juga dari negara untuk penanganan Covid di sana. Itu akan selalu terkait dengan anggaran,” jelas Boyamin.
Untuk itu MAKI meminta KPU Kabupaten Natuna segera membatalkan agenda tidak berguna dan juga membahayakan kesehatan masyarakat Natuna di tengah pandemi Covid-19. “Dari sisi Covid, jelas lebih aman di Natuna. Bijaklah dalam bertindak di situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” pungkas Boyamin. (Mada Mahfud)