Delapan Negara Tandatangani Kesepakatan Penjelajahan Bulan

Perjanjian tersebut diharapkan dapat membuat hukum luar angkasa internasional dengan menetapkan “zona aman” yang akan mengelilingi pangkalan bulan di masa depan. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik antar negara yang beroperasi di sana.

Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Luksemburg, Italia, Inggris, dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian bilateral pada konferensi luar angkasa tahunan pada hari Selasa (13/10) setelah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan. Kesepakatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya AS untuk membina sekutu terkait rencananya untuk melepas kembali astronot ke bulan pada tahun 2024.

“Apa yang kami coba lakukan adalah menetapkan norma perilaku yang dapat disetujui oleh setiap negara,” kata administrator NASA Jim Bridenstine kepada wartawan. Dia mengatakan kesepakatan itu konsisten dengan perjanjian tahun 1967 yang menyatakan bahwa bulan dan benda langit lainnya dibebaskan dari klaim kepemilikan nasional.

“Kami menjalankan Perjanjian Luar Angkasa untuk menciptakan koalisi penerbangan luar angkasa manusia yang paling luas, paling inklusif, dan terbesar dalam sejarah umat manusia,” kata Bridenstine.

Pemerintahan Trump dan pemerintah negara lain melihat bulan sebagai aset strategis. Bulan juga dinilai memiliki nilai untuk penelitian ilmiah jangka panjang sehingga memungkinkan untuk membuat misi penjelajahan masa depan ke Mars.

Pada 2019, Wakil Presiden AS Mike Pence mengarahkan NASA untuk membawa manusia ke bulan pada tahun 2024 dan membangun keberadaan manusia dalam jangka panjang di permukaan bulan.

Program NASA, yang diperkirakan menelan biaya puluhan miliar dolar, akan mengirim robot penjelajah ke permukaan bulan sebelum akhirnya manusia mendarat. NASA juga berencana membangun Lunar Gateway, stasiun luar angkasa yang mengorbit bulan. Rencana tersebut diharapkan dibangun oleh kontraktor NASA dan mitra internasional. [ah/au]