Aksi Tolak Omnibus Law Meluas, Jokowi Didesak Terbitkan Perpu

TRANSINDONESIA.CO – Presiden Joko Widodo jangan membiarkan aparat Polri berbenturan dengan buruh, mahasiswa, dan masyarakat. Sebab, aksi demo menolak UU Cipta Karya (UUCK) Omnibus Law sudah menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Untuk itu, Jokowi perlu segera membekukan UU Cipta Kerja, dengan cara segera menerbitkan Perpu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran persnya, Kamis (8/10/20) malam. Neta mengingatkan Jokowi bahwa asal usul UU Cipta Karya atau Omnibus Law adalah usulan Sofyan Djalil yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika Serikat (AS). Tak heran, jika UU ini tidak sesuai dengan kondisi sosial maupun psikologis masyarakat Indonesia.

“Pola pikir dan sikap hidup masyarakat AS yang kapitalis dan individualisme tentu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang guyub dan kekeluargaan,” kata Neta.

UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law kata Neta, tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi konsep hidup Bangsa Indonesia. Tak heran, jika pasal-pasal yang muncul di UU Cipta Karya itu cenderung tidak berpihak pada rakyat sebagai buruh dan sangat berpihak pada pengusaha dan industri.

“Tak heran, jika Ketua BKPM Bahlil Lahadalia dengan bangga menyatakan, usai disahkannya UU Cipta Kerja ini akan datang 153 perusahaan asing ke Indonesia. Apakah pemerintah cukup hanya berpihak kepada perusahaan asing tanpa memperhatikan dengan serius nasib rakyatnya sendiri, sebagai anak bangsa? Bukankah kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan Soekarno Hatta adalah jembatan emas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia?” ucap Neta.

Melihat besarnya gelombang protes terhadap UU Cipta Kerja yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika itu, Neta mendesak sudah saatnya Jokowi sebagai presiden segera membekukannya. Menurut IPW, ada dua alasan penting, kenapa Jokowi harus membekukan UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law.

Pertama, roh UU Omnibus Law ini adalah bersistem negara federal, padahal konsep Indonesia adalah negara kesatuan. Kedua, roh UU Omnibus Law adalah berasas kapitalis individualisme, sementara Indonesia berasas Pancasila yang syarat musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Semakin meluasnya penolakan terhadap UU Omnibus Law alias UU Cipta Karya ini, IPW mengingatkan Polri agar senantiasa bisa menahan diri. Sebab konsep Polri adalah kepolisian negara RI dan asas tugasnya adalah mengayomi, melayani, dan melindungi rakyat.

“Konsep dan asas Polri ini harus dipegang teguh oleh segenap anggota kepolisian sebagai insan Tribratha. Artinya, Polri adalah sahabat segenap rakyat dan bukan musuh rakyat,” pungkas Neta.[rls]