“Kapolri vs Kapolri Swasta” Siapa di Belakang Mafia Tambang yang Kini Masuk Area Pilkada?

TRANSINDONESIA.CO – Sudah lima hari kasus pencopotan tiga pejabat Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) terjadi. Ketiganya dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Idham Azis. Tapi hingga kini Mabes Polri belum menjelaskan secara terang benderang soal penyebab pencopotan itu, sehingga terkesan ada yang hendak ditutup tutupi di balik kasus pencopotan tersebut.

Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai jika kasus pencopotan ini ditutup tutupi terlihat bahwa Polri tidak promoter untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sebab beredar berbagai kabar negatif di balik pencopotan ketiga pejabat Polda Kalsel itu. Sehingga menjadi tanda tanya benarkah pencopotan itu berkaitan dengan perang mafia tambang di Kalsel, yang berkaitan dengan pilkada?

Benarkah ada kelompok yang sedang berusaha hendak melakukan penggusuran terhadap kekuatan mafia tambang kelompok HI kepada kelompok HA. Selama ini HI dikenal sangat dekat dengan para petinggi kepolisian maupun petinggi negara. Bahkan dia bisa mengatur ngatur posisi aparatur kepolisian, sehingga HI kerap dijuluki sebagai “kapolri swasta”. Saking kuatnya, tidak ada satu orang pun yang berani menyentuh HI. Belakangan HI ribut besar dengan kelompok HA mafia lama di dunia tambang. Keributan kedua kelompok mafia ini tidak hanya di dunia tambang, tapi juga sudah melebar ke arena pilkada.

Sebab keduanya punya jago masing masing. Sepertinya dalam pertarungan ini kelompok HI kalah kuat. Sebab “orang orangnya” di jajaran kepolisian maupun pemerintahan sudah tergusur, sehingga otomatis kekuatannya semakin pudar.

Lalu apa kaitannya dengan dicopotnya ketiga pejabat Polda Kalsel itu. Disinilah Mabes Polri harus bersikap transparan dan promoter untuk menuntaskannya. Apalagi wilayah kerja ketiga pejabat Polda yang dicopot itu tidak jauh jauh dari arena pertarungan para mafia tambang tsb.

Kapolri Jenderal Idham Aziz sendiri mengeluarkan telegram dengan nomor ST/2710/IX/KEP/2020. Dalam surat yang mengejutkan tersebut dicopot beberapa pejabat yang bertugas di bawah Polda Kalimantan Selatan. Dalam surat telegram tertanggal 18 September itu disebutkan mereka yang dicopot, pertama Wadireskrimum Polda Kalimantan Selatan, AKBP Kus Subiyantoro yang dimutasikan ke Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan.

Begitu pula dengan Kapolres Tanah Bumbu, AKBP Sugianto Marweki dan Kasatreskrim Polres Tanah Bumbu, AKP Andi Muhammad Iqbal yang juga dimutasikan ke Yanma Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan. IPW berharap Mabes Polri segera menjelaskan ketiganya dicopot dan diperiksa dalam kasus apa?

[Neta S Pane – Ketua Presidium Indonesia Police Watch]