DPRD Jabar Gali Informasi Pemkab Bandung Barat Terkait DOB

TRANSINDONESIA.CO – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja dalam rangka menggali informasi terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Rabu (12/8/2020).

Kunjungan diterima Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Imam Santoso, pihaknya menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Daerah Otonomi Baru (DOB), diantaranya kemampuan manajemen pemerintahan yang kurang memadai. Salah satunya adalah ketersedian aparatur pemerintahan yang kurang kompeten yang mengakibatkan laju pertumbuhan tata kelola pemerintahan yang cendrung lambat.

Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman memuji lompatan besar Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom yang baru yang bisa dikatakan berhasil pada tahun 2020 ini secara infrastruktur, penguasaan aset daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

“Saya mengira Bandung Barat ini sumber pendapatan asli daerahnya dari sektor pariwisata, ternyata yang dikatakan Pak Imam tadi dari sektor industri yang paling besar, ini membuktikan bahwa meskipun lingkupnya kecil tapi sektor industri ini mempunyai impact yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah,” kata Bedi.

Selain itu, pada kesempatan yang sama Anggota Komisi I, Sadar Muslihat mengungkapkan penguasaan aset daerah yang dilimpahkan dari daerah induk masih mengalami kendala yang cukup pelik, bahkan bisa sampai ke ranah hukum.

“Kita berharap nantinya usulan Daerah Otonomi Baru yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat terencana secara matang sehingga permasalahan yang akan muncul di kemudian hari dapat diantisipasi se minimal mungkin,” kata Sadar.

Sebagaimana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengusulkan 3 Daerah Otonomi Baru yakni  Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Sukabumi Utara, dan Kabupaten Bogor Barat.[rel/mil]