DPRD Jabar Minta Pemprov Kaji Ulang BNT
TRANSINDONESIA.CO – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya desak Pemprov Jabar mengkaji ulang pemberian Bantuan Non Tunai (BNT) dengan pemberian barang sembako pada masyarakat terdampak Covid-19 yang penyaluran sembako Banprov tahap kedua tertunda dengan tidak ada satu komoditi.
“Resiko ini sudah diprediksi jika bantuan diberikan secara non tunai berbeda dengan sistem langsung tunai. Monopoli perdagangan sudah terjadi, misal saat ini satu kmoditi barang hilang dari pasaran seperti sarden,” kata Abdul Hadi Wijaya di Bandung, Senin (8/6/2020).
Guna mengantisipasi lambatnya penyaluran bantuan sembako yang menumpuk di gudang bulog, Abdul Hadi Wijaya menyatakan sebaiknya dan bisa saja barang yang gak ada di kompensasi dengan berbentuk uang. Karena dalam komoditi yang diberikan pada masyarakat terdapat komoditi yang usianya pendek dan rentan membusuk, misalnya telur tidak bisa disimpan lebih 14 hari.
“Banyak resikonya jika penyaluran ditunda-tunda menunggu komoditi yang hilang ada lagi. Jangan sampai barang yang siap distribusi menjadi menumpuk. Nah kan kasian juga masyarakat,” ungkap anggota Fraksi PKS tersebut.
Lebih lanjut Abdul Hadi Wijaya berharap Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar Ridwan Kamil serta Sekda, melakukan kajian ulang terkait penyaluran bantuan dengan sistem non tunai. Karena banyak resiko yang harus diperhatikan termasuk nantinya terkait audit penggunaan anggaran.
“Resiko non tunai sangat besar apalagi hilangnya satu komoditi, dampaknya akan menghambat pendistribusian,” ujarnya.
Dikatakannya, berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), justru akan mempermudah serta bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah.
“Dalam satu desa saja bisa puluhan juta perputaran uangnya jika menggunakan sistem BLT,” katanya.
Senada, anggota DPRD Jabar dari Fraksi PAN, Ade Kaca menyatakan penyaluran bantuan Provinsi Jabar akan lebih efisien dengan menggunakan sistem BLT karena bisa menghemat anggaran operasional pengiriman yang mencapai ratusan miliar.
“Anggaran bantuan sembako mencapai Rp10,4 Triliun ditambah dengan biaya operasional pengiriman mencapai ratusan miliar,” katanya.
Jumlah penerima bantuan akan lebih besar dibandingkan dengan bantuan non tunai yang saat ini berjalan. “Kalau dengan BLT, jelas akan lebih banyak lagi penerima bantuannya, serta akan terjadi perputaran uang di daerah, baik Kabupaten dan Desa,” ujar Ade. [nal]