IPW Minta Rombak “Think Tank” Penasehat Ahli Kapolri

TRANSINDONESIA.CO – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sepertinya perlu merombak dan merevisi tim Penasehat Ahlinya. Sebab dalam merekrut tim Penasehat Ahli, sepertinya belum terlihat cermat.

“IPW menemukan, adanya anggota Penasehat Ahli Kapolri Idham Azis itu masih menjabat sebagai Ketua Badan Advokasi dan Hukum sebuah partai politik besar. Jadi pertanyaan, jika Penasehat Ahli Kapolri adalah pengurus partai politik besar, apakah nantinya tidak ada konflik kepentingan antara partai besar itu dengan jajaran kepolisian. Bukankah keberadaan Penasehat Ahli itu bisa mengganggu profesionalisme dan netralitas Polri,” kata Neta dalam siaran persnya, Selasa (28//1/2020).

Selama ini kata Neta, para Kapolri sebelum Idham Azis selalu menghindari keberadaan pengurus partai politik menjadi Penasehat Ahlinya. Bahkan, saat Kastorius Sinaga bergabung ke partai politik yang bersangkutan langsung mundur sebagai Penasehat Ahli Kapolri. Sebab itu Idham Azis perlu kembali melakukan cek ulang terhadap anggota Penasehat Ahlinya.

Selain itu, Neta juga mempertanyakan kapabilitas maupun kapasitas sejumlah penasehat ahli Kapolri. Soalnya, sejumlah tokoh senior yang selama ini menjadi Penasehat Ahli Kapolri digusur dan digantikan dengan figur figur baru yang kapabilitas dan kapasitasnya belum teruji, seperti para senior yang digantikannya.

“Yang menarik dari keberadaan Penasehat Ahli Kapolri di era Idham Azis ialah, ada pihak yang sengaja ‘membocorkan’ nama nama berikut gajinya ke publik,” ujarnya.

Padahal sambung Neta, selama ini keberadaan Penasehat Ahli Kapolri itu cenderung tertutup. Jadi pertanyaan memang, siapa yang membocorkannya dan apa kepentingannya. Apakah sekadar untuk gagah gagahan bahwa dirinya sudah diangkat menjadi penasehat ahli Kapolri atau ada kepentingan lain.

Selama ini keberadaan penasehat ahli itu hanyalah sebagai think tank  yang bersifat “tertutup”, sehingga anggotanya bisa lebih leluasa dalam melakukan gerakan untuk memberi masukan kepada Kapolri.

“Tapi di era Idham Azis menjadi berbeda, selain terbuka, anggota penasehat ahli kapolri ada yang menjadi pengurus partai politik dan ada yang menjadi konsultan rekanan di kepolisian. IPW khawatir hal ini akan mengganggu profesionalisme dan independensi Polri ke depan,” pungkasnya.[nal]