Senat AS Mulai Langsungkan Pengadilan Pemakzulan Trump
TRANSINDONESIA.CO – Pengadilan pemakzulan Presiden AS Donald Trump dimulai Kamis (16/1) dengan serangkaian prosedur seremonial untuk membuka sidang argumentasi sedini pekan depan. Untuk ketiga kalinya dalam sejarah Amerika, para senator akan duduk mengadili seorang presiden Amerika dan mendengarkan bukti-bukti yang akan mengarahkan mereka pada keputusan apakah akan memecat Trump dari jabatannya.
Koresponden VOA Katherine Gypson melaporkan, fraksi Demokrat beragumentasi bahwa bukti baru menunjukkan presiden bersalah menggunakan bantuan AS untuk Ukraina sebagai cara untuk memperoleh keuntungan politik.
Sidang pemakzulan Trump di Senat dimulai dengan acara pengambilan sumpah para senator yang dipimpin oleh Hakim Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Satu demi satu, mereka menandatangani buku yang menyatakan mereka bersumpah akan melangsungkan pengadilan yang adil bagi Presiden Trump.
Para senator kemudian mendengarkan pernyataan Ketua Komisi Intelijen DPR Adam Schiff dan enam manajer pemakzulan DPR lainnya, yang berjalan kaki dari DPR ke Senat untuk mengajukan kasus mengapa Trump harus dipecat dari jabatannya.
“Dalam sejarah republik ini, tidak seorang pun presiden pernah memerintahkan pembangkangan sepenuhnya terhadap penyelidikan pemakzulan. Pelanggaran ini untuk menutup-nutupi perilaku keliru presiden yang berulangkali terjadi,” kata Adam Schiff.
Pengadilan pemakzulan di DPR AS yang dikontrol oleh fraksi Demokrat merupakan pertikaian partisan yang berlangsung sengit.
Senator Partai Republik Mitch McConnell yang duduk sebagai pemimpin mayoritas di Senat mengatakan, pengadilan di Senat akan berbeda.
“Majelis ini tepatnya eksis agar kita bisa memandang jauh ke depan dan memahami bagaimana tindakan kita akan berpengaruh pada generasi-generasi berikutnya,” jelas McConnell.
Namun fraksi Demokrat bersikeras bahwa proses itu tidak akan adil jika para senator tidak diizinkan mendengarkan keterangan para saksi dan melihat dokumen-dokumen yang menurut mereka membuktikan presiden menahan bantuan ke Ukraina untuk menekan negara itu agar melakukan penyelidikan yang akan menguntungkan kampanye pemilihannya kembali.
Senator Partai Demokrat Chuck Schumer, yang duduk sebagai pemimpin minoritas di Senat mengungkapkan, “Kita masing-masing dihadapkan pada pilihan apakah akan memulai pengadilan untuk mencari kebenaran, atau untuk memenuhi keinginan presiden untuk menutup-nutupi kesalahannya dengan melangsungkan pengadilan yang tergesa-gesa.”
Pengadilan pemakzulan berlangsung sementara sebuah lembaga independen pemerintah mengumumkan bahwa pemerintahan Trump telah melakukan pelanggaran hukum dengan menahan bantuan ke Ukraina yang telah disetujui oleh Kongres.
Seorang sekutu Trump di Senat, Lindsey Graham, mengatakan, Trump tidak melakukan kesalahan yang pantas untuk dimakzulkan.
“Departemen Pertahanan mengatakan kepada saya sebelumnya, mereka mengkhawatirkan pemerintahan baru Ukraina. Jika Anda mengamati tabulasi aliran dana, jumlah uang yang mengalir ke Ukraina sama seperti sebelumnya,” kata Lindsey Graham.
Namun Lev Parnas, mitra Rudy Giuliani, pengacara pribadi Trump, kemungkinan bisa menjadi saksi pengadilan setelah mengatakan, Trump mengetahui persis apa yang terjadi dengan bantuan untuk Ukraina. Trump sendiri membantah pernyataan tersebut.
“Saya tidak pernah ingat pernah bercakap-cakap dengannya,” jelas Trump.
Fraksi Demokrat yakin, bukti-bukti baru itu akan meningkatkan tekanan terhadap McConnell untuk menghadirkan saksi-saksi.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan, “Opini publik semakin menunjukkan keinginan untuk menghadirkan para saksi, skasi mata dan dokumen-dokumen. Mereka harus mendengar keinginan publik.”
Pengadilan baru akan berlangsung sepenuhnya Selasa pekan depan ketika para senator kembali dari liburan akhir pekannya. [ab/lt]
Sumber : VOAIndonesia