Lalu Lintas Manusia dan Peradabannya
TRANSINDONESIA.CO – Menangani lalu lintas itu membahas manusia dan peradabannya. Mengapa demikian? Karena berkaitan dengan membahas produktifitas sebagai kekuatan atau energi bagi masyarakat untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang.
Energi tersebut dihasilkan dari aktifitas. Aktifitas tersebut melalui atau dengan berlalu lintas. Di sinilah lalu lintas dikatakan sebagai urat nadi kehidupan. Lalu lintas yang mendukung produktifitas dibutuhkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar (road safety).
Road safety atau lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar ditata atau dimanage untuk: 1. Kebutuhan 2. Kapasitas 3. Prioritas 4. Kecepatan 5. Emergency.
Program manajemen tersebut di atas semestinya dijadikan landasan atau acuan untuk mengambil kebijakan dalam rangka mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar (road safety).
Penanganan road safety semestinya memiliki grand design yang bersinergi antar pilar pemangku kepentingan dari road safety management, safer road, safer vehicle, safer road users dan post crash care.
Di era digital revolusi industri 4.0 pola penanganannya semestinya berbasis data berbasis IT sehingga terbangun big data dan one gate service.
Pola penanganan yang manual parsial konvensional ini dapat dipastikan tidak solutif dan apa yang menjadi tujuan road safety tidak tercapai. Ini sama seperti program pengobatan dengan balsem yang hanya reaktif sesaat. Bahkan dimungkinkan membuka peluang penyimpangan-penyimpangan baru.
Puluhan tahun kebijakan 3 in 1 tanpa energi apapun untuk pencegahan perbaikan peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan.
Yang menjadi aneh bin ajaib di ulang kembali dalam kebijakan ganjil genap yang sifatnya sementara atau temporer malahan akan diperluas. Ini sama saja dengan mengulang hanya beda nama dengan 3 in 1. Apa yang ada semestinya sudah dapat digeser menjad iERP atau program-program prioritas lain berbasis IT yang menghasilkan energi.
Dampak penerapan ganjil genap yang ada menurut hemat kami dikaji secara fair tidak perlu dilakukan untuk hasil yang bersifat ‘pseudo’ atau sebatas ‘superfisial’ atau ‘abs’.
Semestinya, jika kebijakan yang visioner mampu memberikan pelayanan prima, berani mendeclare sebagai inisiatif anti korupsi dan reformasi birokrasi semestinya mendukung program-program IT for Road safety: 1. TMC (traffic management centre) untuk mendukung Road safety management, 2. SSC (safety and security centre) untuk mendukung safer road, 3. Eri (electronic registrattion and identification) untuk mendukung safer vehicle, 4. Sdc (safety driving centre) untuk mendukungvsafer road users, 5. Intan (intellegence traffic analysis ) untuk mendukung post crash care.
Dari program-program tersebut dapat dibangun traffic attitude record dan de merit point system.
Program-program di atas merupakan back office aplication dan net work untuk membangun program big data dan one gate service yang prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel informative, dan mudah diakses).
Dengan demikian pemerintah dapat membangun:
- Erp (electronic road pricing)
- E-Parking
- ETC (elwctronic toll colecting)
- E-Banking atau e payment
- E-Samsat
- Etle (electronic traffic law enforcement)
Hal tersebut jelas akan dapat menjawab manajemen; kebutuhan, kapasitas, prioritas, kecepatan dan emergency. Yang mampu menunjukkan terbangunya big data onegate service sehingga kebijakan penanganan lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan akan juga menunjukkan peradaban dan refleksi tingkat modernitas yang proaktif problem solving. Tentu saja mampu membangun budaya tertib penanganan dan pelayanan secara profesional dan modern.
Semua akan terkontrol terintegrasi terkoneksi dan menghasilkan produk untuk memprediksi mengantisipasi dan langkah-langkah solusinya dengan berbasis data dalam info grafis maupun info statis yang on time dan real time. ***
[Chryshnanda Dwilaksana]