TRANSINDONESIA.CO, RIAU – Banyak proyek pekerjaan fifik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan Riau, yang tidak tuntas oleh kontraktor di tahun 2017 lalu. Akibatnya, kegiatan fisik yang bersumberdari APBD Pelalawan 2017 tersebut menjadi terbengkalai.
Berdasarkan data sementara, setidaknya ada empat kegiatan yang sudah diputus kontrak.”Seingat saya ada empat paket yang tak selesai. Tapi nanti dipastikan setelah rapat bersama kabid,” jelas Kepala DinasPUPR Pelalawan, Hasan Tua.
Kegiatan yang sudah putus kontrak, diantaranya pembangunan Land Scape Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) di Kawasan Teknopolitan, Kecamatan Langgam tidak selesai hingga akhir masa kontrak.

Selain itu, rehab rumah dinas Bupati Pelalawan yang proses pengerjaannya hingga akhir Desember 2017 hanya mencapai 91 persen. Pembangunannya kembali dilanjutkan dengan memberlakukan denda kepada perusahaan rekanan selama 50 hari kedepan.
Dilain pihak, Ketua Gerakan Sosial Antikorupsi Riau Samsul Barry, Sabtu 13 Januari 2018, ketika diminta komentarnya, sangat menyayangkan banyaknya kegiatan proyek yang dinilai putus kontrak,
“Alasan pemda, dalam hal ini pihak Dinas PUR Pelalawan melakukan putus kontrak terhadap rekanan yang mengerjakan proyek, perlu dipertanyakan pihak DPRD setempat, Ada apa dibalik putus kontrak,” ujar pegiat anti korupsi itu jengkel.[SBR]