TRANSINDONESIA.CO, RIAU – Polemik Peraturan Pemerintah (PP) tentang gambut cukup mengundang perhatian khalayak, salahsatu LSM yang bergerak di lingkungan hidup meminta pemerintah untuk lebih arif dalam permasalahan yang menyangkut sosial dan investasi ekonomi di Indonesia, khususnya Riau.
Seperti diungkapkan pengurus LSM IDLH (Ikatan Duta Lingkungan Hidup) Kabupaten Pelalawan, Riau, Amiruddin Yusup, menyatakan sejumlah elemen dan pemerintah harus dapat memahami akibat dari munculnya kepentingan luar.
“Elemen masyarakat yang cinta lingkungan seharusnya komitmen, tanpa mengorbakan pihak-pihak, untuk mencari keuntungan dari kepentingan luar,” kata Amiruddin kepada wartawan, Sabtu 9 Desember 2017.

Amir juga menilai aktivis Jikalahari dan Walhi tidak mendukung investasi Indonesia, khususnya Riau, dan diduga setiap aktivitas nya dimodali asing. Sehingga tuntutan LSM itu terhadap pemerintah perlu dicermati serta dikaji ulang.
Untuk itu IDLH mengharapkan peraturan yang dibuat pemerintah atas tuntutan kebijakan LSM luar itu perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek yang ril.[SBR]