KAHMI Medan Tolak Intervensi, Energi 212 Bagian Penting Munas KAHMI

TRANSINDONESIA.CO, MEDAN – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Majelis Daerah (MD) Medan menolak intervensi pemerintah pada pemilihan 9 Presidium Munas Majelis Nasional (MN) KAHMI ke-X, yang akan dilangsungkan di Kota Medan, pada 17 – 19 Nopember 2017.

“KAHMI Medan meminta Munas tidak menyambut Presiden Joko Widodo yang direncanakan membuka Munas dengan ‘karpet merah’, karena didasarkan pada track record presiden yang enggan menggunakan kekuasaannya saat Aksi 212 (Bela Islam),” kata Ketua KAHMI Medan, Ahsanul Fuad,SH,MA, kepada media di Kota Medan, Selasa 14 Nopember 2017.

Ahsanul Fuad mengungkapkan, keinginan Jokowi untuk menghadiri Munas terindikasi adanya intervensi dari pemerintah terhadap jalannya Munas dalam hal pemilihan Presidium MN KAHMI periode 2017 – 2022.

“Ada kawan-kawan yang ikut masuk dalam melancarkan dia (Jokowi, Red) masuk dalam Munas KAHMI. Ini sangat saya sayangkan,” ungkap Ahsanul Fuad, didampingi pengurus harian MD KAHMI Medan Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Umat Syafiruddin Hamdani Damanik, Sekretaris Chairul Munadi,SH, dan M Idris.

Lebih lanjut dikatakannya, KAHMI tidak boleh menjadi bagian orang yang menistakan agama. “Jika Jokowi mau menggunakan kekuasaannya saat itu, maka aksi lanjutan tentu tidak ada. Dan dia kami nilai sebagai pengkhianat perjuangan umat dan semangat Aksi 212,” ucapnya.

Pada Munas Medan ini, Ahsanul Fuad meminta KAHMI tidak terjebak pada kepentingan pragmatis politik, lantaran KAHMI harus berada di tengah-tengah umat dan untuk umat.

“MD KAHMI Medan mengajak seluruh majelis daerah dan majelis wilayah untuk bergabung dalam poros Umat 212. Melalui poros ini, energi dan semangat Aksi 212 harus masuk. Kesadaran akan perlunya pembelaan terhadap umat Islam dan ulama harus menjadi perhatian dalam Munas nanti,” terangnya.[REL]