Terancam PHK, Ratusan Buruh RAPP Curhat ke Gubernur Riau
TRANSINDONESIA.CO, RIAU – Ratusan perwakilan Serikat Pekerja PT RAPP dan unit-unit bisnisnya bersilaturahmi dengan Gubernur Riau.
Mereka menyampaikan keluhannya tentang ‘ancaman’ PHK besar-besaran perusahaan tersebut.Puluhan Karyawan dari Serikat Pekerja (SP) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan unit unit bisnisnya di bawah Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) serta pimpinan paguyuban dari Pangkalan Kerinci, Pelalawan bersilaturahmi dengan Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi (Andi) Rachman, Minggu 15 Oktober 2017.
Setelah sebelumnya aksi serupa diterima DPRD Pelalawan yang memutuskan tidak ada PHK, dan peraturan pemerintah ditinjau ulang mengingat nasib ribuan karyawan pulp itu.
Peringatan kedua ini menyebabkan puluhan ribu karyawan PTRAPP menjadi resah.”Dengan keresahan karyawan PT RAPP dan unit unit bisnisnya itu, kami selaku anggota DPRD Riau wakil Siak dan Pelalawan juga menjadi resah. Seandainya jadi diberlakukannya Permen itu, bayangkan saja puluhan ribumasyarakat kami akan menganggur,” tuturnya.
Oleh sebab itu, dia akan membantu memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Pelalawan dan Siak, khususnya karyawan PT RAPP dan Seluruh unit bisnis lainnya, bagaimana agar Permen itu tidak diberlakukan.
”Karena dampaknya bukan hanya kami di Pelalawan saja. Tapi juga Riau. Bertambah banyak pengangguran di Riau. Bayangkan saja kalau Permen ini diberlakukan, hampir 70 persen karyawan RAPP akan di-PHK,” kata Husni Thamrin lagi.
Dipaparkannya, dari 70 persen itu, berapa puluh ribu pengangguran bertambah. Berapa ratus ribu anak anak terancam putus sekolah. Menurut Husni lagi, masyarakat Riau umumnya memang sangat menggantungkan hidupdari pemanfaatan lahan gambut. Sebab hampir 60 persen wilayah Riau merupakan wilayah kawasan gambut.
Ditambahkan M Zakir, putra tempatan Pelalawan yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI), dirinya tidak dapat membayangkan jika PHK betul betul kerja. ”Kami adalah putra tempatan asli, sekampung dengan Bapak (Husni, Red) Thamrin ini. Kami tidak bisa membayangkan seandainya nanti terjadipemutusan hubungan kerja terhadap kami dan juga kawan kawan kami,” katanya.
Masalah ini, imbuh Zakir, sangat dikhawatirkan anak-anak merasa dampaknya dan tak bisa lagi turun ke sungai mencari ikan. “Kami tak mungkin lagi untuk ‘melokak’ (mencari kayu di hutan, Red). Kami sangat bergantung dengan perusahaan yang berada di tempat kami itu,” katanya.
Oleh sebab itu kami sangat berharap kepada Bapak Gubernur untuk memperjuangkan nasib kami,” ucapnya lagi.
Keluhan dan kerisauan yang sama juga diungkapkan secara bergantian oleh pengurus paguyuban yang ada di Pelalawan, mewakili warga suku tempatan Melayu, Minang, Batak, Nias, Aceh, Jawa, Sulawesi Selatan, Pasundandan suku Tionghoa serta dari keluarga perantau lainnya.
Setelah mendengar curhat dari ratusan karyawan itu, Gubri Arsyadjuliandi Rahman berjanji akan membahasnya dengan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kata Kepala Daerah Riau yang akrab disapa Andi Rachman itu, persoalan ini bakal disampaikannya langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke empat provinsi di Pulau Sumatera.
Namun rencana itu urung, karena Presiden hanya kunker ke Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.Sementara kunker Jokowi ke Riau dan Sumatera Barat ditunda.[SBR]