Panglima: Pilkada Tak Boleh Bertentangan dan Menyinggung Agama

TRANSINDONESIA.CO – Panglima TNI Jenderal TNIGatot Nurmantyo mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap membantu Polri mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI dihadapan peserta Rapim Polri Tahun 2017, bertempat di Auditorium Harun Nasution Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)  Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Rabu 25 Januari 2017.

“Terkait pengamanan Pilkada serentak 2017, Saya sudah sampaikan kepada para Dandim, Danrem dan Pangdam, kalau Polri minta bantuan pengamanan agar segera didukung, setelah itu baru laporan,karena hal tersebut memerlukan kecepatan,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa, dalam pelaksanaan kampanye Pilkada tidak boleh bertentangan dengan agama dan tidak boleh menyinggung agama lain, tetapi harus beretika dan berbudaya Pancasila.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Pilkada harus berjalan amanbaik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan,” ujarnya.

“Jangan ada keraguan dan saling curiga guna menciptakansuasana kondusif untuk mendukung pemerintahan yang sah, TNI dan Polri harus waspada dan solid untuk  mendukung Presiden yang dipilih secara konstitusional,” tegas Panglima TNI.

Dalam pengarahannya dihadapan peserta Rapim Polri tahun 2017, Panglima TNI JenderalTNI Gatot Nurmantyo juga menyampaikan terkait beberapa perspektif ancaman Indonesia saat ini, salah satunya ancaman teroris yang sangat berpengaruh pada kondisi dan stabilitas keamanan dalam negeri.

“Kegiatan terorisme di Indonesia masih tergolong mengganggu keamanan dan ketertiban saja, belum pada bahaya yang mengancam keutuhan NKRI,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan wartawanterkait perspektif ancaman dalam negeri, Panglima Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, TNI bersama Polri harus selalu mewaspadai kemungkinan-kemungkinan ancaman yang terjadi.

“Saya selaku Panglima TNI mengajak Kepolisian RI bersama-sama TNI, untuk menjaga keutuhan NKRI yang dipimpin oleh pemerintahan yang sah,” ujarnya.[SAF]