2017 Kemacetan Masih Momok Menakutkan

 TRANSINDONESIA.CO – Indonesia Traffic Watch (ITW) memastikan, pada 2017 keamanan, keselematan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas belum akan terwujud. Justru potensi semakin runyam, kemacetan,kecelakaan dan permasalahaan lalu lintas lainnya akan menjadi momok menakutkan.

“Kemacetan dan permasalahan lalu lintas lainnya masih menu sehari hari khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan. Sebab upaya yang dilakukan pemerintah belum menyentuh sumber permasalahan,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Selasa 10 Januari 2017.

Sejatinya, pemerintah sudah harus mengidentifikasi penyebab kemacetan dan memiliki  solusi efektif untuk mengurai kemacetan yang semakin mengkhawatirkan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan kecepatan untuk  memenuhi kebutuhannya tidak terhambat karena kemacetan lalu lintas.

Menurut Edison, permasalahan lalu lintas seperti kemacetan,kecelakaan,kesemrautan penyebabnya terlihat nyata dan jelas. Jadi, kalau kemacetan dan gangguan lalu lintas lainnya tetap terjadi, bisa dipastikan karena sumber penyebabnya belum ditangani. Berbeda dengan kasus pidana seperti korupsi, pembunuhan,penyebabnya tidak terlihat nyata dan beragam,sehingga  terkadang sulit dibuktikan.

Sayangnya, untuk mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas, pemerintah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Tetapi kurang perhatian bahkan terkesan  menyembunyikan faktor penyebab kemacetan yang sesungguhnya.

Padahal, penyebab kemacetan tampak jelas yaitu tingginya penyerbuan arus lalu lintas ke kota-kota besar seperti Jakarta. Kemudian belum tersedianya transportasi massal yang terintegrasi ke seluruh penjuru serta terjangkau secara ekonomi. Dan yang paling utama, tidak adanya kontrol terhadap populasi kendaraan bermotor hingga ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan. Disusul dengan  kesadaran tertib lalu lintas masyarakat yang masih sangat rendah serta penegakan hukum yang belum maksimal.

“Sejatinya upaya untuk mewujudkan Kamseltibcar tidak membutuhkan anggaran besar seperti membangun jalan tol,” kata Edison.

Dia mengingatkan,  penyiapan berbagai jenis angkutan umum dan penambahan ruas jalan hingga jalan tol , tidak akan efektif tanpa disertai pembatasan populasi kendaraan bermotor.

Menurutnya, kesalahan pemerintah yang paling fatal adalah tidak melakukan upaya untuk mengontrol pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Sementara kondisi di Jakarta semakin runyam, sebab ruas jalan berkurang karena digunakan untuk jalur khusus transJakarta (Busway).

“Kebijakan paling efektif adalah melakukan kontrol terhadap jumlah pertumbuhan kendaraan hingga ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan,” kata Edison.

ITW mengingatkan, agar pemerintah jangan seperti pengusaha yang hanya berorientasi untung rugi. Sehingga  membebaskan kepemilikan kendaraan bermotor hanya dengan alasan asal membayar pajak. Lalu lintas adalah cermin budaya dan potret modrenisasi bangsa serta menjadi sektor utama dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional dan integrasi bangsa.

Pemerintah  didesak harus lebih selektif lewat kebijakan dengan membuat persyaratan yang lebih ketat untuk kepemilikan kendaraan bermotor, seperti wajib memiliki garasi, sehingga mobil tidak parkir di ruas jalan. Kemudian secara bersamaan melakukan kebijakan pembatasan pergerakan kendaraan pada waktu dan tempat tertentu.

ITW mengajak semua pihak berperan mewujudkan Kamseltibcar,sehingga bisa mengurangi korban jiwa yang setiap tahunnya terus meningkat.  Berdasarkan catatan, di Jakarta jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada 2015 sebanyak 591 orang sedangkan pada 2016 sebanyak 678 orang.

Sedangkan pakar Lingkungan Fakultas Tekni UI DR Firdaus Ali Msc mengungkapkan, kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 28,1 triliun per tahun yang terdiri dari kerugian pemborosan bahan bakar,kerugian waktu akibat kemacetan.[ISH]