Pemerintah Agendakan Pemerataan di Tahun 2017

TRANSINDONESIA.CO – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu, 4 Januari 2017, mengumpulkan para anggota Kabinet Kerja untuk membahas agenda pemerintah di tahun 2017 ini.

Saat memimpin jalannya rapat cabinet paripurna yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Kerja tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemerataan akan menjadi bidikan pemerintah sejak awal tahun ini. Rapat kabinet paripurna tersebut digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi,” demikian Presiden mengawali pengantarnya.

Maka itu, Presiden mengajak jajarannya untuk bekerja keras dalam rangka menurunkan angka kesenjangan tersebut. Banyak cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Yang pertama ialah mengenai kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah. Terhadap hal tersebut, Presiden menginstruksikan agar dilakukan lebih masif lagi.

“Ini sangat penting karena kita ingin rakyat mendapatkan akses kepada tanah. Oleh sebab itu, saya minta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah-tanah adat dan sertifikat untuk rakyat, saya kira harus menjadi fokus perhatian kita bersama dan kita lakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini,” ujarnya.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ialah memperkuat akses rakyat kepada permodalan. Peningkatan akses rakyat kepada permodalan diyakini akan membuat daya kompetitif masyarakat dan inklusi keuangan rakyat akan semakin tinggi.

“Saya minta agar ditingkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Pada tahun depan KUR (kredit usaha rakyat) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. Asuransi untuk ini juga perlu diberikan dan ditingkatkan sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin ‘bankable’,” imbuhnya.

Tak cukup sampai di situ, keterampilan masyarakat yang memadai dinilai Presiden juga diperlukan dewasa ini. Oleh karena itu, pemerataan akses peningkatan keterampilan tersebut juga akan digalakkan. Peningkatan keterampilan tersebut di antaranya dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Saya lihat kemarin di Kementerian Tenaga Kerja sudah bekerja sama dengan Kadin. Apabila kementerian yang dilibatkan semakin banyak, dikoordinir oleh Menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan ini benar-benar dalam jumlah yang bukan lagi ribuan tetapi mencapai jutaan,” terang Presiden.

Sementara itu, akses masyarakat kepada pendidikan juga terus diupayakan pemerintah agar semakin meningkat. Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan agar distribusi Kartu Indonesia Pintar mulai menyasar pada kalangan yang selama ini belum tersentuh kebijakan tersebut.

“Tadi malam saya sudah telepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita dan segera ini bisa kita mulai,” tegasnya.

Mengakhiri pengantarnya, Presiden turut berpesan agar pembangunan karakter dan mental bangsa sebagaimana yang menjadi program pemerintah sejak awal pemerintahan untuk tidak dilupakan. Apalagi mengingat kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aksi terorisme dan radikalisme yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Presiden meyakini bahwa ideologi negara yang berupa Pancasila mampu menjawab tantangan dan kekhawatiran tersebut.

“Saya meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjawab tantangan itu. Saya kira di dalam rapat terbatas kemarin saya sudah putuskan untuk membentuk unit kerja pemantapan ideologi Pancasila di bawah Presiden. Kita ingin agar nilai-nilai ini betul-betul diwujudkan dalam pola pikir, sikap mental, gaya hidup, dan perilaku kita sehari-hari,” tutupnya.[DAN]