Presiden Perintahkan Rahabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB Terus Kirim Bantuan Korban Gempa Aceh

TRANSINDONESIA.CO – Sehari setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Aceh, Presiden menggelar rapat terbatas membahas percepatan penanganan gempa Aceh di Kantor Presiden, Jakarta,  pada Jumat siang 16 Desember 2016.

Dalam sambutan pengantar rapat  terbatas Presiden Joko Widodo meminta perhitungan yang cermat, akurasi data dan identifikasi kebutuhan pasca bencana gempa, termasuk detil lokasi yang terkena dampak bencana.

“Sudah dua kali saya mengunjungi daerah terdampak bencana gempa bumi di Pidie, Pidie Jaya, Bireuen Aceh. Saya melihat bahwa penanganan di awal tiga hari setelah kejadian sangat cepat dan sangat bagus sekali. Kemudian pada kunjungan saya kedua, saat itu saya hanya memastikan bahwa seluruh rakyat mendapat bantuan, pelayanan dan penanganan yang baik. Mulai bantuan pelayanan kesehatan, bantuan santunan kematian, ketersediaan logistik bagi pengungsi, bantuan anak-anak maupun pembangunan fasilitas pelayanan umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, masjid dan rumah warga yang rusak,” kata Presiden.

“Saya minta Kepala BNPB menyampaikan laporan dan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi terutama dalam soal jumlah dan kaitannya dengan lokasi serta jenis kebutuhan yang diperlukan. Saya ingin agar semuanya bisa dikerjakan secepat-cepatnya terkait dengan penanganan pascabencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi secepat-cepatnya dimulai,” ucap Presiden.

Agar pelaksanaan rehabilitasi  dan rekosntruksi berjalan dengan cepat, Presiden meminta agar melibatkan TNI. “Saya minta nanti bantuan dari TNI, juga dikerahkan dalam proses rekonstruksi yang segera akan dimulai baik untuk rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” kata Presiden.

Presiden menginginkan adanya pendekatan baru dalam penanganan bencana, dimana tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel. Tidak perlu menunggu tahap demi tahap. Tetapi mana yang dapat dikerjakan lebih dulu langsung dibangun.

Begitu juga dengan bantuan stimulan rumah rusak. Tidak perlu menunggu semuanya selesai diverifikasi, kemudian baru diberikan bantuan.

Pengalaman sebelumnya dalam penanganan bencana menunjukkan pemberian bantuan rumah rusak seringkali memerlukan waktu yang lama, mulai dari pendataan, verifikasi, ditetapkan kepala daerah hingga penyaluran bantuan butuh waktu yang lama.

Bahkan bisa setahun lebih seperti saat penyaluran bantuan stimulan rumah rusak pada bencana banjir bandang di Manado, gempabumi di Bener Meriah, dan erupsi Gunung Sinabung. Untuk itu verifikasi dan penyaluran bantuan disalurkan bertahap, mana yang sudah selesai hari itu langsung diproses penyaluran bantuannya.

Hingga Jumat 16 Desember 2016,  berdasarkan laporan ke Posko Utama Tanggap Darurat Gempa Aceh tercatat 18.612 rumah rusak yaitu 2.551 rumah rusak berat, dan 16.061 rumah rusak di tiga kabupaten yang terdampak gempa. Di Pidie Jaya terdapat 17.673 rumah rusak (2.414 rusak berat, 15.259 rusak), di Bireuen ada 796 rumah rusak (105 rusak berat, 691 rusak), dan di Pidie ada 143 rumah rusak (32 rusak berat, 111 rusak.

Dari sejumlah rumah rusak tersebut yang sudah diverifikasi dan ditetapkan melalui SK Bupati dengan lampiran by name by address di Pidie Jaya 273 rumah rusak (142 rusak berat, 131 rusak) dan di Pidie 143 rumah rusak (32 rusak berat, 111 rusak). Dari dasar ini BNPB menyalurkan bantuan stimulus rumah rusak sebesar Rp 11,8 milyar yaitu Rp 8,3 milyar untuk Pidie Jaya dan Rp 3,5 milyar untuk Pidie. Pemerintah memberikan stimulus perbaikan rumah rusak berat Rp 40 juta dan rumah rusak Rp 20 juta per rumah.

Pendataan dan verifikasi dipercepat dengan menambah jumlah personil di lapangan. Perguruan tinggi, dan relawan dilibatkan dalam proses pendataan dan verifikasi agar secepatnya selesai.[DON]