TRANSINDONESIA.CO – Peristiwa penangkapan kader Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dini hari tadi dinilai cerminan Polri yang telah masuk permainan politik Presiden Joko Widodo. Mantan Sekjen PB HMI, Ahmad Doli Kurnia menilai pemerintahan saat ini bermain pada wilayah ketidaksukaan terhadap gerakan bela Islam.
Jika ada niatan mengusut dan mencari kambing hitam atas kerusuhan dalam aksi damai 4 November, kata Doli, mungkin bisa ditelusuri mulai dari kata-kata provokasi Kapolda Metro Jaya yang meminta agar kader-kader HMI untuk dipukul, bukan dengan buru-buru menangkap paksa pimpinan HMI.
“Dengan sikap seperti itu, artinya pemerintah Jokowi sedang menarik Keluarga Besar HMI untuk ikut masuk bertarung ke gelanggang politik,” ujar Doli, Selasa 8 Nopember 2016.
![Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan.[ISH]](http://transindonesia.co/wp-content/uploads/2016/10/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-M.-Iriawan.jpg)
Penangkapan kader HMI tengah malam tadi, lanjutnya, juga menunjukkan bahwa Kepolisian sudah menjadi bagian dari permainan politik pemerintahan Jokowi. Menurut dia, apa yang dilakukan Kepolisian saat ini merupakan wujud nyata keberpihakan dan sudah masuk pada bagian gerakan ‘Bela Ahok’ yang sekaligus dapat dipersepsikan mewakili sikap Pemerintahan Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi Umat PB HMI Pahmudin Kholik, Selasa (8/11) dini hari mengatakan, lima kader yang diamankan di antaranya adalah Sekretaris Jenderal PB HMI Ami Jaya dan anggota HMI Ismail Ibrahim.
Ia mengaku penangkapan pada Ami Jaya terjadi pada Senin 7 Nopember 2016 tengah malam. Ketika itu, aparat kepolisian mendatangi Sekretariat PB HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan.
Aparat kemudian menunjukkan surat perintah penangkapan Ami Jaya. Ketua Umum PB HMI Mulyadi beserta tim kuasa hukum sempat mendampingi pemeriksaan para kader HMI tersebut di Polda Metro Jaya. Sampai saat ini, lima kader HMI tersebut masih ditahan oleh pihak kepolisian.[ROL/DOD]