Elite Polri Diminta Jaga “Mulut” Ahok

TRANSINDONESIA.CO – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan para elit pemerintah dan elit keamanan (Polri) jangan hanya mengimbau massa demo agar menjaga sikap dalam melakukan aksinya 4 Nopember besok.

“Tapi para elit itu harus juga mau mendesak agar Ahok bisa “menjaga mulutnya” sehingga tidak muncul kekacauan dan kegaduhan publik,” kata Neta dalam siaran persnya yang diterima Transindoensia.co di Jakarta, Kamis 3 Nopember 2016.

Neta berharap, kasus demo 4 Nop harus menjadi pelajaran semua pihak bahwa ancaman dan gangguan keamanan sangat rentan terjadi di negeri.

“Harusnya Ahok segera introspeksi. Kasus ini patut menjadi pelajaran baginya untuk menjaga sikap dan menjaga mulutnya agar tidak sembarangan berkata kata. Sebab mulutmu harimaumu sudah menjadi tragedi, apalagi kemarin saat kampanye di Rawabelong, Ahok terpaksa diungiskan aparat dengan angkot karena kehadirannya ditolak warga,” kata Neta.

Artinya, Ahok sudah harus menyadari bahwa “mulutnya” sudah membuat repot aparat keamanan. Untuk itu elit jangan terlalu pasang badan buat Ahok, terutama jika Ahok tidak bisa menjaga mulutnya.

IPW juga berharap dalam menghadapi aksi demo 4 Nop, Polri harus bersikap profesional dan proporsional. Polri tidak perlu pula lebay dalam membawa atribut keagamaan tertentu. Sebab yang akan demo pada 4 Nop tidak hanya ormas Islam tapi sejumlah ormas non Islam juga ikut turut ke jalan.

“Bayangkan apa jadinya jika polisi bersorban bentrok dengan massa non Islam. Sikap lebay anggota Polri di lapangan hanya akan memancing dan memprovokasi situasi kian panas. Polri harus mampu hadir sebagai negara dan bukan sebagai ormas yang bersorban dan berpeci,” ujarnya.

Selain mengimbau massa agar bersikap tertib, Polri perlu juga menurunkan Propam untuk mengawasi aparatur kepolisian di lapangan agar tidak melakukan kesalahan prosedur dalam menjaga aksi demo.

Dengan demikian, jika terjadi kesalahan prosedur dan terjadi kekacauan akibat aksi demo 4 Nop, elit Polri jangan ragu ragu untuk mencopot pejabat kepolisian yang bertanggungjawab. Sebaliknya, jika ada massa yang bersikap anarkis, polisi jangan ragu menindaknya.

Dengan adanya kasus ini sudah saatnya penyidik yang menangani kasus Ahok dievaluasi. Polri sebenarnya sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Ahok. Tapi karena penyidik kurang transparan dalam memaparkan perkembangannya, publik menjadi menduga-duga bahwa kasus Ahok tidak diproses.[BEN]