Tolak Pembangunan Waduk Lambo, Masyarakat Hadang Wabup Nagekeo

TRANSINDONESIA.CO – Ratusan warga dari tiga desa di tiga Kecamatan hadang rombongan Wakil Bupati Nagekeo, Paulinus Yohanes Nuwa Veto,S.IP, dan para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang hendak meninjau lokasi pembangunan Waduk, Senin 17 Oktober 2016 lalu.

Ratusan warga yang menghadang rombongan Paulinus Yohanes Nuwa Veto itu berasal dari Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro.

Sore itu, rombongan wakil bupati yang seharusnya melewati pertigaan jalan Bonedoho di sebelah timur akhirnya berputar melewati pertigaan Tadubhada di sebelah barat dan kembali menyusuri jalan ke timur untuk tiba di lokasi.

“Berdasarkan kerugian yang kami alami, semua warga masyarakat sudah berkomitmen menolak pembangunan waduk. Sekali tolak tetap tolak,” kata Ketua Suku Gaja, Leonardus Suru, seperti dikutip dari Cendana News, Jumat 28 Oktober 2016.

Menurut Leonardus, kalau Pemda Nagaekeo tetap memaksa untuk melakukan survey maka pihaknya tetap berada di lokasi dan melakukan aksi. Bukan saja kaum lelaki namun para perempuan juga akan ikut serta seperti yang terjadi selama ini.

“Kami tetap bertahan di lokasi dan menolak pembangunana waduk. Kami bukan menolak pembangunan namun kami sudah tawarkan lokasi alternatif, bukan yang saat ini dipaksakan pemerintah,” ungkapnya.

Masyarakat sambung Leonardus juga sudah sampaikan bukan pembangunan waduk  yang diminta namun pembangunan embung dan lokasinya pun disiapkan masyarakat secara sukarela.

Sebagai masyarakat yang minim pendidikan, dirinya heran dengan penyampaian dari pemerintah yang mengatakan dana pembangunan waduk sudah ada padahal survey dan kajian saja belum dilaksanakan.

“Kami heran kenapa pemerintah katakan dana pembangunan waduk sudah ada. Dana yang ada ini dasarnya apa, perencanaannya dari mana? survey saja beum,” tanyanya heran.

Siti Aisyah warga lainnya menyebutkan, daerah yang akan dibangun waduk selain ada pemukiman warga, juga ada kampung adat dan kubur nenek moyang mereka. Juga terdapat beberapa fasilitas umum lainnya seperti sekolah dan gereja.

“Kami heran kenapa pemerintah sangat memaksa pembangunan waduk dilaksanakan padahal ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2001 dan masyarakat menolak sehingga dibatalkan,” ungkapnya.

ratusan warga yang kebanyakan perempuan menghadang rombongan wakil bupati Nagekeo Yohanes Paul Nuwa Veto tepat di lokasi jalan masuk pembangunan waduk sambil membawa kertas karton bertuliskan “Tolak waduk Harga Mati”.

Selain wakil bupati juga hadir Wakil Ketua DPRD Nagekeo, Cris Dua Wea, Kepala Kesbangpol Nagekeo  Donatus Ali, Kapolres Ngada AKBP Andy Nurwandy, Kajari Bajawa dan para pejabat Pemda Nagekeo.

Penolakan rencana Pemerintah Nagekeo membangun Waduk Lambo karena khawatirkan desa mereka akan ditenggelamkan.

“Kami tetap menolak rencana pembangunan waduk tersebut. Apa pun hasil survei, kami hormati, terkait dengan rencana pembangunanya tetap kami tolak,” katanya.[CN/RMD]