Banyak Menteri Bakal Tergusur dari Kabinet

TRANSINDONESIA.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) jilid II dalam waktu dekat. Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Haryadi menilai akan banyak menteri yang terkena reshuffle kabinet jilid II.

Hal tersebut karena menurutnya perombakan kabinet ini merupakan yang terakhir kalinya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu, jumlah menteri yang terkena reshuffle kali ini diprediksi akan lebih banyak ketimbang saat perombakan kabinet sebelumnya.

“Dugaan saya reshuffle yang kedua diinginkan Jokowi jadi yang terakhir. Karena itu dugaan saya reshuffle jilid dua jumlahnya lebih banyak daripada pertama,” ujarnya saat dihubungi, Senin (25/7/2016).

Sebelumnya, wacana reshuffle ini telah santer terdengar dalam beberapa bulan terakhir namun selalu tertunda. Menurut Haryadi, ketidakpastian apakah akan dilakukan reshuffle atau tidak ini justru mempengaruhi kinerja para menteri.

Kendati demikian, kondisi itupun juga dapat menjadi cambuk bagi para menteri kabinet kerja untuk meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, ia juga menilai dalam susunan kabinet setelah reshuffle jilid dua nantinya juga masih akan diisi baik oleh kalangan profesional maupun politikus.

Sebab, Haryadi mengatakan, dalam pidato Jokowi semasa kampanye, disebutkan peran partai yang juga dapat menjadi wadah untuk menciptakan kalangan profesional.

“Jadi kaum profesional bisa muncul dari luar partai dan dari dalam. Saya kira sikap itu belum berubah, sehingga presiden tidak ingin membedakan (kalangan profesional dan politikus),” katanya.

Lebih lanjut, meskipun dalam hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting menyebutkan tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi semakin meningkat, Haryadi menilai hal ini tak akan mempengaruhi rencana dilakukannya reshuffle.

Sebab perombakan kabinet merupakan kebutuhan Presiden untuk memperbaiki struktur kabinetnya serta kinerjanya.

“Reshuffle itu merupakan kebutuhan objektif presiden. Jadi tidak ada kaitannya dengan tingkat kepuasan masyarakat karena yang paling tahu kondisi kabinet dan yang paling tahu kebutuhan struktur kabinet dan kinerja kabinet itu presiden,” jelasnya.[Rol/Met]