Kemacetan saat mudik Lebaran.[Ist]
TRANSINDONESIA.CO – Jadi pertanyaan memang, kenapa Presiden Joko Widodo tidak juga kunjung meminta maaf ke publik, khususnya kepada pemudik yang menjadi korban “neraka macet” di Tol Brebes Exit.
Anehnya, yang minta maaf justru pejabat yang tidak berkaitan dengan urusan mudik, seperti Mendagri dan Menko Polhukam. Ada Apa?
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mempertanyakan hal tersebut sekaligus kembali mendesak presiden meminta maaf akibat kemacetan parah di tol Brebes yang menyebabkan belasan orang tewas.
Menurut Neta, penyebab “neraka macet” ada beberapa hal, yakni jalan rusak di Pantura dan lampu traffic yang berdampak ke Tol Brebes, volume kendaraan membludak, kurang sigapnya petugas (setelah macet baru diatur), fasilitas rest area kurang memadai dengan kebutuhan, pemudik kurang mendapat informasi soal kemacetan di Brebes, keberadaan jalan alternatif kurang diinformasikan.
“Polri tidak melakukan pantauan udara, koordinasi antar aparat di lapangan sangat buruk, tidak ada pejabat berwenang yang turun ke lapangan saat terjadi stagnasi 25 jam,” tambahnya.
Korban meninggal kata Neta, terjadi karena korban tidak dapat mencapai pertolongan medik pada waktunya. Sementara petugas medis atau paramedis tidak mampu mencapai korban secepatnya (terbatasnya batas waktu/golden time reversibilitas kedaruratan medik).
“Sebenarnya, jajaran bawah Polri pernah menyarankan agar adanya keterlibatan dan keterpaduan stakeholders terkait, seperti Korlantas, Kementerian Kesehatan, Polisi Udara, Kedokteran Polri, dan Jasa Raharja, untuk dapat mendekatkan pelayanan medik di jalur mudik. Sehingga bisa mendekatkan Polri dengan pemudik atau korban untuk kemudian membawanya ke pusat pelayanan medik terdekat (evakuasi medik) melalui pelayanan “ambulans udara”. Tapi saran ini tidak pernah ditanggapi,” ujarnya.
Padahal, saat ini Dokpol Pusdokkes Polri di bawah kendali Subbidang Kesehatan Kamtibmas (Keskamtibmas) memiliki dua orang Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan, yang mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasikan kegiatan evakuasi udara.
Selain itu, Polri memiliki beberapa para medik dan petugas lapangan yang pernah dilatih untuk melakukan evakuasi medik udara dan beberapa RS Bhayangkara memiliki heliped untuk menerima evakuasi udara.
“Tapi kenapa semua itu tidak dikerahkan. Ini disebabkan elit-elit di kepolisian tidak peka terutama Kapolda Jawa Tengah dan Kakorlantas, tidak memiliki kepedulian, tidak paham dengan tugas-tugas profesionalnya, dan tidak serius melayani masyarakat. Para elit itu terlalu asyik berada di zona nyaman hingga tidak lagi peka dan kreatif,” ujar Neta.
Terbukti hingga kini kata Neta, mereka tidak mau minta maaf dan malah cenderung menyalahkan pemudik. Inilah yang harus segera dibongkar Jokowi dengan revolusi mental dan ini akan menjadi tugas berat bagi Kapolri baru, Tito Karnavian.
“Sehingga libur Natal dan mudik Lebaran ke depan tidak lagi menjadi “neraka” bagi pemudik,” katanya.[Saf]
