Banyak Protes Setoran Rp1 M, Panitia Munaslub Loloskan Yang Tak Bayar

TRANSINDONESIA.CO – Bakal calon (balon) calon ketua umum (caketum) Golkar saat ini sudah resmi ada 8 orang. 6 orang membayar iuran masing-masing Rp1 miliar, 2 caketum gratis tak membayar sepeser pun.

Yang tak bayar ini terselamatkan karena masih banyaknya kader yang protes, termasuk di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan, Akbar Tanjung. Protes atau keberatan tersebut datang secara terbuka dari, caketum Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo yang menolak secara tegas membayar iuran sebesar Rp1 miliar sebagai syarat pendaftaran. Keduanya hingga sore tadi tetap berpegang teguh menolak membayar iuran tersebut.

Sikap keduanya juga mendapat dukungan dari politkus muda Golkar Ahmad Doli Kurnia. Doli mengatakan, “apresiasi pertama saya sampaikan karena sebagai seorang kader calon pemimpin partai saudara Syahrul Yasin Limpo dan Saudara Indra Bambang Utoyo berani tampil beda dengan kandidat lain yang diam dan bahkan ada yang menyatakan pasrah dan ikut saja kebijakan panitia”.

Nomor urut Caketum Golkar.[Ist]
Nomor urut Caketum Golkar.[Ist]
Doli mengatakan, kebijakan panitia tersebut belum tentu mendatangkan kemaslahatan bagi keberlangsungan hidup berpartai.

Doli juga mengapresiasi alasan Limpo dan Utoyo yang menolak karena ingin mengedepankan visi dan gagasan di setiap kompetisi.

“Namun sebenarnya saya juga berharap Syahrul dan Indra, apabila akhirnya benar digugurkan sebagai kandidat calon, karena alasan tidak setor, seharusnya tidak serta-merta menerima dan diam begitu saja. Karena kriteria itu sesungguhnya tidak ada diatur di dalam AD/ART partai,” beber dia.

Doli khawatir budaya setoran ini menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan hidup demokrasi di partainya. Karena sangat jelas, setoran ini akan menghambat regenerasi kader yang kebetulan memiliki kemampuan namun tidak secara finansial.

“Kita semua berkeinginan bahwa Munaslub ini juga harus dijadikan momentum untuk mengoreksi seluruh kelemahan dalam menata organisasi di masa sebelumnya. Salah satunya adalah menjauhkan proses pengambilan kebijakan partai dari hal-hal yang berbau uang dan transaksional,” ucap dia.

Atas banyak protes itu, Ketua Steering Comitte (SC) Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid, berdalih Rp 1 miliar bukan syarat, tapi sebatas iuran, yang sudah membayar pun setuju dan tidak keberatan dananya dianggap sebagai iuran atau sumbangan terhadap partai.[Bb/Dod]

Share