IPW Minta Presiden Berlakukan SIM Seumur Hidup

TRANSINDONESIA.CO – Presiden Joko Widodo diminta mengelurkan kebijakan untuk surat izin mengemudi (SIM) dan surat-surat kenderaan seperti STNK, BPKB juga TNKB berlaku seumur hidup.

“Ini kami minta karena menanggapi pernyataan Presiden tentang masih buruknya pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB. Buruknya pelayanan di lingkungan lalulintas akibat terlalu banyaknya kepentingan yang bermain, mulai dari kepentingan tingkat tinggi dalam proyek pengadaan hingga kepentinggan tingkat bawah, yakni percalonan. Jika berbagai kepentingan ini masih mengkoptasi, jangan harap pelayanan di jajaran lalulintas Polri akan berjalan ideal, seperti yang diinginkan Presiden Jokowi,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, di Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Menurutnya,  salah satu cara untuk memutus mata rantai kepentingan yang mengkoptasi itu adalah menjadikan masa berlaku seumur hidup untuk SIM, STNK, BPKP dan TNKB, sehingga aksi percaloan bisa dipangkas dan proses pengurusan atau pembayaran pajak harus dilakukan lewat bank, misalnya dengan ATM.

“Dengan diterapkannya masa berlaku seumur hidup untuk SIM, STNK, BPKB dan TNKB, proyek penggadaannya tidak lagi menarik perhatian untuk di pat guli pat oleh mafia proyek,” ujarnya.

Selama ini lanjut Neta, setiap tahunnya proyek pengadaan untuk SIM, STNK, BPKB dan TNKB nilainya lebih dari Rp1,3 triliun, sehingga selalu menjadi inceran mafia proyek. Tahun 2015 misalnya, proyek pengadaan materiil STNK Rp285,8 miliar, BPKB Rp274,8 miliar dan TNKB Rp370,9 miliar.

“Begitu juga, jika SIM, STNK, BPKB, dan TNKB diperpanjang dalam periode tertentu, aksi percaloan akan marak. Oknum-oknum tertentu cenderung memperlambat proses pengurusan agar masyarakat mengeluarkan dana ekstra untuk calo atau pungli,” katanya.

Menurutnya, dibanyak negara masa berlaku SIM dan lainnya umumnya berlaku seumur hidup dan pengawasannya diperketat dan hukuman bagi pelanggarnya sangat tegas.

Buruknya pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB tidak hanya membuat Presiden kesal, tapi juga kerap membuat citra Polri kian rusak.

Oleh karena itu Presiden harus segera mendorong perbaikan yang signifikan dalam pelayanan yang dilakukan Polri ini.

“Apa lagi saat ini pimpinan jajaran Korlantas dari pusat hingga daerah, terutama di lingkungan Polda Metro Jaya sudah diduduki pejabat baru. Jika mereka tidak mampu membawa perubahan yang diinginkan Presiden, sebaiknya segera dicopot dan diganti dengan pejabat yang berkomitmen tinggi,” katanya.[Dod]