Didemo, Ahok Gak Berani Temui Buruh dan Mahasiswa

TRANSINDONESIA.CO – Hari ini, Rabu (20/4), dua kelompok massa yang menyambangi Balai Kota DKI Jakarta yang juga kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Dua kelompok tersebut adalah Koalisi Buruh Tolak Ahok dan Himpunan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten yang melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak reklamasi dan penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI.

Koordinator Koalisi Buruh Tolak Ahok Winarso mengatakan jika reklamasi tidak dihentikan akan mematikan lingkungan sehingga pihaknya mendesak harus dihentikan selamanya.

Koalisi ini juga menyoroti banyaknya perusahaan yang belum menerapkan pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2016 sebesar Rp 3,1 juta per bulan. Sayangnya, dengan kondisi seperti ini, Pemprov DKI terkesan berdiam diri saja.

“Kenyataannya banyak yang belum menerapkan UMP. Banyak yang masih belum menerapkan, dimana peran pemerintah? Terpaksa kita demo dan membuat kemacetan,” kata Winarso di Balai Kota DKI, Rabu (20/4/2016).

Dia menyatakan Koalisi Buruh Tolak Ahok meminta kepada Basuki agar menjadi gubernur yang memanusiakan manusia. Jangan menjadikan masyarakat Jakarta sebagai objek penguasan yang arogan.

“Kami minta kepada Ahok kalau mau jadi gubernur, jadilah gubernur yang memanusiakan manusia,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Himpunan BEM se-Jabodetabek-Banten menyerukan penolakan terhadap penggusuran dan proyek reklamasi.

Koordinator BEM se-Jabodetabek-Banten, Bagus mengatakan penggusuran oleh Pemprov DKI di pasar ikan beberapa waktu lalu sangat tidak manusiawi. Mahasiswa menuntut Ahok untuk minta maaf pada warga atas tindak kekerasan tersebut.

“Kami menuntut dua hal, yaitu penggusuran di Luar Batang dan reklamasi. Penggusuran sangat tidak manusiawi. Polisi dan Satpol PP datang tanpa ada komunikasi dan pembicaraan yang jelas. Bahkan, ibu-ibu ditendang-tendang dan digeret-geret,” teriak Bagus.

Karena itu, BEM se-Jabodetabek-Banten meminta Ahok meminta maaf secara langsung kepada publik terhadap apa yang telah diperbuatnya.

“Reklamasi jelas-jelas bukan untuk rakyat Jakarta. Kata Ahok, ini (reklamasi) baik untuk perekonomian. Dimana? Sementara kita tahu di semua iklan, cicilannya per bulan itu Rp 10 juta. Rakyat mana yang bisa bayar. Kita lihat di media massa, iklan sudah sampai negeri Tiongkok. Kami kira gubernur kita ada main untuk menyejahterakan asing,” tuturnya.[Bbc/Met]